Pandeglang, tvrijakartanews - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting di daerah. Melalui berbagai program terpadu, instansi ini kini tengah menyiapkan inovasi baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan penurunan prevalensi stunting secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kepala DP2KBP3A Gimas Rahardian menjelaskan, Inovasi tersebut akan menggabungkan pendekatan edukasi keluarga, pemantauan gizi berbasis digital, serta kolaborasi lintas sektor.

"Penanganan stunting masih menjadi prioritas, Kami ingin memastikan setiap keluarga. khususnya yang memiliki balita dan ibu hamil, mendapatkan pendampingan optimal. Tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga pola asuh, pangan bergizi, serta sanitasi yang baik," katanya kepada wartawan, Kamis (11/09/2025).

Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pemberian bantuan yang bersifat suplemen sebagai pengganti bantuan paket sembako.

"Kalau sembako dan segala macem itu lebih baik menjadi kewajiban keluarganya, jangan sampai kita mengajarkan kepada masyarakat itu menunggu bantuan dari pemerintah. Tapi kita kuatkan nya di suplemen untuk atasi stunting, " ujarnya.

Selain itu, DP2KBP3A juga mendorong penguatan penerapan 8 fungsi keluarga, tentang penanaman nilai-nilai keagamaan, kesadaran tentang sosial budaya, edukasi ekonomi, sosialisasi pendidikan, tentang reproduksi bagaimana persalinannya,kehamilan serta seribu hari pertama pasca kelahiran, sampai dengan peran Lingkungan.

" Jadi lebih ke implementasi 8 fungsi keluarga, yang menjadikan komitmen pasangan. Karena keluarga itu harus punya komitmen tertulis, dibacakan sebagai penguatan kesadaran sebagai bingkai sosial, " pungkasnya.

Sejauh ini, lanjut Gimas, pihaknya terus berupaya untuk memberikan edukasi terkait komitmen keluarga tersebut kepada masyarakat.

" Melalui edukasi pra nikah oleh balai KB, dimana dengan adanya calon pengantin harus melakukan imunisasi. kemudian harus mengikuti prosesi pra nikah, lalu mendapatkan sertifikat siap hamil dan persalinan. Itu kan sudah proses pra nikah dengan beberapa lembaga, kesehatannya masuk, KUA nya ada dan Pemkab nya juga ada, " ujarnya.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran calon pasangan agar memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga tanggung jawab membangun generasi sehat dan berkualitas.

“ Kalau penanganan segala macem kan sampai saat ini sudah dilakukan, tinggal bagaimana kita harus terus melakukan dari sisi preventif nya, dari sisi edukatif nya. Dan harus bisa membangun kolaboratif dengan stakeholder lainnya, " pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.