Jakarta, Tvrijakartanews - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan bagian penting dari pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini sesuai dengan Asta Cita ke-4 menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"SDM unggul hanya bisa lahir dari keluarga yang sehat dan terbebas dari stunting, data tentang prevalensi stunting nasional yang saat ini berada pada angka 19,8 persen," kata Isyana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Isyana menjelaskan untuk target penurunan stunting ditetapkan sebesar 18,8 persen pada tahun 2025, 14,2 persen pada tahun 2029, dan 5 persen pada 2045.

“Capaian ini hanya mungkin diraih melalui kolaborasi lintas sektor dan konvergensi program, bukan oleh satu kementerian saja," ujar Isyana.

Lebih lanjut, Isyana menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Presiden sendiri telah mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

"Ini sebagai salah satu cara utama pencegahan stunting pada periode emas tumbuh kembang anak," ucap Isyana.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting bukan sekadar persoalan gizi, tetapi juga cerminan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

"Kalau ingin membangun bangsa, tidak ada pilihan selain membangun manusia Indonesia. Desa harus menjadi basis utama dengan dukungan Dana Desa, digitalisasi pendataan, dan koordinasi dari pusat hingga desa," ucap Ariza.

Wamendes menambahkan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh, memperkuat pendidikan agama, karakter, dan moral. Pihaknya juga memastikan kesehatan jasmani, penguasaan bahasa, teknologi, serta keterampilan.

"Kami juga menekankan pentingnya sosialisasi usia perkawinan yang ideal serta peningkatan peran program Keluarga Berencana (KB) untuk memastikan anak-anak lahir dengan perhatian, pendidikan, dan nutrisi yang cukup," kata Ariza.

Kemendukbangga/BKKBN sendiri menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader PPKBD/Sub-PPKBD, atau institusi masyarakat pedesaan (IMP). Pendampingan keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan gizi, hingga fasilitasi bantuan sosial menjadi prioritas utama di lapangan.

Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN menggerakkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, penyediaan rumah layak huni, air bersih, jamban sehat, serta edukasi bagi keluarga berisiko stunting.

Hasil evaluasi capaian konvergensi triwulan II tahun 2025 menunjukkan masih banyak desa dengan kinerja rendah, terutama terkait pendataan keluarga berisiko stunting, pemanfaatan layanan, dan optimalisasi Dana Desa.

Karena itu, forum ini diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta peningkatan kapasitas pendamping melalui monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi.

Pertemuan ini juga diikuti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BPN/Bappenas, pemerintah daerah dari lima provinsi prioritas (Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur), serta unsur pendamping profesional.