Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) serta seluruh pemerintah daerah atas komitmen dalam membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi. 

"Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan," kata Gus Ipul. Dilansir dari keterangan di Jakarta, yang ditulis Jumat (14/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa Kemensos, BPS, dan pemerintah daerah harus berada dalam satu barisan untuk menjalankan Asta Cita Presiden, khususnya terkait percepatan penurunan kemiskinan.

"Kami ini pembantu-pembantu Presiden yang bertugas mengeksekusi Asta Cita di bidang masing-masing. Maka mari kita baris dalam langkah yang sama agar harapan Presiden, penurunan kemiskinan, bisa tercapai," katanya. 

Dalam Rakornas, Gus Ipul merangkum delapan poin utama sebagai panduan kerja bersama:

1. Data bukan sekadar angka, tetapi wajah manusia yang menggambarkan kehidupan dan martabat masyarakat.

2. Kolaborasi Kemensos dan BPS menjadi kunci, dengan metodologi, integritas, teknologi, dan nurani sebagai fondasinya.

3. Pemutakhiran data harus berkelanjutan karena dinamika masyarakat terus berubah.

4. BPS dan Dinas Sosial menjadi penjaga akurasi data di setiap wilayah, memastikan kelompok rentan tetap tercatat.

5. DTSEN menjadi fondasi pembangunan yang manusiawi, sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

6. Teknologi adalah alat bantu, sementara nilai kemanusiaan tetap menentukan arah kebijakan.

7. Pembangunan merupakan kerja bersama, melibatkan kementerian, daerah, akademisi, dan masyarakat.

8. Tujuan akhir DTSEN adalah memastikan tidak ada warga rentan yang terabaikan, dengan data sebagai kompas kebijakan.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar utama perumusan kebijakan pemerintah.

"Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat. Mari membangun bangsa yang hebat dengan data yang akurat," katanya. 

Amalia menyebut integrasi DTSEN sebagai momentum bersejarah dalam tata kelola data nasional karena untuk pertama kalinya seluruh data sosial ekonomi dihimpun secara terpadu oleh BPS.

"DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya," katanya. 

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi BPS dan Kemensos merupakan langkah nyata pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional.

"Dengan data yang terintegrasi, setiap intervensi kebijakan pemerintah akan semakin konvergen, efektif, dan tepat sasaran," kata Amalia. 

"Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota," jelasnya.