Jakarta, tvrijakartanews - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kesiapan membantu pesantren yang ingin membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghubungkan mereka kepada mitra maupun investor.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa mengatakan pembangunan dapur berbasis standar BGN membutuhkan biaya besar karena harus memenuhi berbagai ketentuan teknis. Di antaranya sistem pengolahan air limbah, penggunaan lantai epoksi, hingga ketersediaan peralatan sterilisasi ompreng.

"Dananya tidak kecil karena dapur yang memenuhi standar BGN tidak murah, misalnya punya pengolahan air limbah, lantai epoksi, alat-alat untuk sterilisasi ompreng," jelas Dian saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, ditulis Rabu (26/11/2025). 

"Maka, apabila tidak ada (dana), kami membantu mencarikan mitra yang bersedia investasi," katanya. 

Dian menambahkan, sejumlah pesantren bahkan dapat meraih keuntungan setelah memiliki dapur sendiri. Keberadaan SPPG membuat pesantren tidak lagi terbebani biaya makan santri, sekaligus memperoleh aliran dana dari program MBG.

"Ada pesantren yg surplus sejak mereka mempunyai dapur sendiri karena mereka tidak perlu membiayai makan santrinya, malah mendapatkan dana untuk Program MBG para santri," katanya. 

Ia menjelaskan bahwa pesantren diperbolehkan mendirikan SPPG asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pesantren yang berada di bawah yayasan umumnya bisa langsung mengelola dapur sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP).

"Misalnya ada sertifikat SLHS, sertifikat halal, sertifikat penggunaan air layak pakai dengan maksud menjamin keamanan pangan, kebersihan, dan bahan makanan sesuai dengan syariat Islam," kata Dian. 

Ia menambahkan, ada juga alumni pesantren bersedia membantu pembangunan dapur tanpa perhitungan bisnis ketat karena menganggapnya sebagai bagian dari ibadah.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang meminta Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat koordinasi dengan pesantren di berbagai daerah agar segera menjadi penerima manfaat program MBG. Saat ini, kata Nanik, persentase santri penerima MBG masih sangat kecil.

"Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG," katanya. 

"Itu yang akan kita kerja samakan dengan Kementerian Agama supaya seluruh anak-anak pondok pesantren ini dipastikan mendapatkan makan bergizi gratis," jelas Nanik. 

Diketahui, Per September 2025, Kemenag melaporkan bahwa sudah ada 40 pondok pesantren di sejumlah wilayah yang memiliki SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.