Kolaborasi Lintas Kementerian, Pemulihan Fasilitas Keagamaan di Sumatra Terus Berjalan
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Konferensi pers beberapa kementerian dan lembaga, terkait pascabencana Sumatera, di Jakarta. Foto : Istimewa/ Kemenag

Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat rehabilitasi fasilitas keagamaan dan pendidikan Islam yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menjelang Ramadan 1447 H, pemerintah menetapkan skala prioritas perbaikan rumah ibadah, madrasah, dan pondok pesantren agar segera dapat difungsikan kembali.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, percepatan pemulihan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk memastikan rumah ibadah dapat digunakan masyarakat selama bulan suci.

"Jelang bulan Suci Ramadhan, kami punya skala prioritas, terutama untuk rumah ibadah dan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Nasaruddin. Dilansir dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, percepatan penanganan di lapangan melibatkan unsur TNI-Polri, jajaran vertikal Kemenag hingga tingkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan data Kemenag, banjir di tiga provinsi tersebut berdampak pada 773 madrasah, 1.173 pondok pesantren, 1.593 rumah ibadah, dan 102 Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari jumlah itu, sebanyak 110 madrasah mengalami kerusakan berat dan 13 di antaranya harus direlokasi. Selain itu, 107 pesantren tercatat rusak parah. Untuk rumah ibadah, terdapat 40 unit dengan kerusakan berat yang terdiri dari 16 masjid dan 24 gereja. Satu KUA juga dilaporkan mengalami kerusakan berat dan harus dipindahkan.

Meski demikian, rehabilitasi bertahap telah dilakukan dan sebagian besar fasilitas kini kembali beroperasi.

"Sekarang alhamdulillah kita bisa lihat sudah dilakukan rehabilitasi bertahap pada 650 madrasah dan kegiatan belajar-mengajar sudah berjalan," kata Nasaruddin.

Sebanyak 1.066 pesantren juga telah kembali beroperasi, begitu pula 1.553 rumah ibadah dan 101 KUA. Untuk satu KUA yang mengalami kerusakan paling berat, Kemenag menyiapkan layanan sementara.

Dalam proses rehabilitasi, Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk renovasi dan pembangunan kembali gedung madrasah.

"Untuk renovasi dan pembangunan gedung-gedung madrasah kami kerjasama dengan Kementerian PU," kata Nasaruddin.

Terkait pendanaan, Kemenag menyiapkan sejumlah anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang rusak berat. Sebanyak 123 madrasah masuk dalam perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan usulan anggaran Rp85,5 miliar untuk dukungan sarana prasarana dan kebutuhan pembelajaran.

Untuk 107 pondok pesantren, disiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp74,1 miliar. Sementara itu, 40 rumah ibadah mendapat alokasi bantuan stimulan sebesar Rp20 miliar. Adapun satu KUA yang harus direlokasi membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pengadaan lahan dan pembangunan kembali.

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa pada 2025, Ditjen Pendidikan Islam telah menyalurkan bantuan untuk fasilitas pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Di Aceh, bantuan untuk fasilitas pendidikan mencapai Rp1,8 miliar dan madrasah Rp13,1 miliar. Di Sumatra Utara, masing-masing Rp600 juta untuk pesantren dan madrasah. Sedangkan di Sumatra Barat, bantuan fasilitas pendidikan mencapai Rp9,4 miliar dan untuk madrasah sebesar Rp4,2 miliar.

Nasaruddin mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan.

"Alat-alat berat turun dan siang dan malam mereka bekerja, sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti berikut. Kita juga sudah lengkapi sebagian besar mimbarnya, sound system-nya, kemudian listriknya, termasuk juga jaringannya," jelasnya.

Selain Kemenag, sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat dalam penanganan dampak banjir di Sumatra, di antaranya Kemendikdasmen, Kementerian PU, Kemensos, Kemendagri, Kemenkes, Kemenko PMK, BNPB, BPS, serta TNI/Polri.