Jakarta, tvrijakartanews - Sretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kao Kim Hourn meminta agar Myanmar melaksanakan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan para pemimpin ASEAN lainnya untuk mengatasi krisis di negara itu. Konsensus lima poin ini sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertemuan dengan para menteri luar negeri di Laos pertengahan Juli 2024.

"Kita memerlukan komitmen Myanmar untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin; bukan satu arah saja," kata Kao dalam jumpa pers di Sekretariat ASEAN di Jakarta dikutip Kamis (1/7/2024).

Dia menegaskan bahwa ASEAN akan terus mengupayakan yang terbaik melalui utusan khusus untuk terlibat lebih erat dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar. Namun, ASEAN juga mengharapkan adanya timbal balik dari Myanmar untuk melaksanakan konsensus tersebut.

Konsensus Lima Poin mencakup perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

"Mitra eksternal kami telah menyampaikan minatnya yang kuat agar ASEAN terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin tersebut," katanya. "Jadi jelas, hal ini tidak hanya didorong oleh ASEAN."

Untuk itu, kata dia, ASEAN berharap agar Myanmar bersikap tegas untuk tetap mematuhi dan melaksanakan konsensus tersebut.

Konsensus lima poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang diambil dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, kurang dari dua bulan setelah junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Ketika konsensus lima poin itu disepakati, Brunei Darussalam yang mengetuai ASEAN.

Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN menyepakati hanya perwakilan non-politik dari Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan-pertemuan resmi ASEAN.