Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. 

Komitmen ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri/pimpinan lembaga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (26/6).

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, yang memimpin rapat tersebut, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2025, sebanyak 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dengan total penerima manfaat mencapai 5.566.648 orang. Namun, dari total anggaran yang tersedia, baru sekitar Rp5 triliun yang terserap hingga pertengahan tahun ini.

"Rapat mengenai MBG yang diikuti banyak sekali kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga. Pertama, yang kita sampaikan dulu sampai hari ini, Juni, sudah ada 1.861 SPPG. Penerima manfaat 5.566.648 orang. Anggaran yang terserap baru 5 triliun sampai Juni," kata Zulkifli dalam keterangan yang diketahui, Jumat (27/6/2025). 

Ia menegaskan bahwa target program MBG adalah menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Oleh karena itu, percepatan regulasi menjadi sangat krusial, khususnya melalui penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres).

"Jelas arahan dari Bapak Presiden, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, kita disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati MBG yang sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik. Perpres mudah-mudahan minggu ini selesai," katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa total anggaran yang telah dialokasikan untuk program MBG hingga akhir tahun mencapai Rp121 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi'i, juga menyoroti peran penting pesantren dalam mendukung pelaksanaan MBG. Ia menyampaikan bahwa banyak pesantren kini telah mengintegrasikan dapur mereka menjadi bagian dari program MBG.

"Kalau kita mau lihat di lapangan, sudah banyak istimewanya pesantren-pesantren yang dapurnya itu sudah kemudian di-up menjadi dapur MBG. Semuanya harus terlibat dan berperan serta menyukseskan program MBG ini," kata Romo. 

Meski demikian, Romo menekankan pentingnya kerja sama resmi antara BGN dan Kementerian Agama agar pelaksanaan MBG di madrasah dan pesantren lebih terkoordinasi.

"BGN tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak dalam artian kerja sama yang resmi dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama dengan MBG sampai saat ini belum ada membuat MoU sehingga kita melakukan peran aktif untuk percepatan pelaksanaan MBG di lingkungan Kementerian Agama," jelasnya. 

Menurut Romo, selama ini komunikasi dilakukan langsung antara BGN dan pesantren tanpa melalui Kemenag. Ke depan perlu ada nota kesepahaman (MoU) resmi agar data dan potensi yang dimiliki Kemenag bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

Ia juga menegaskan bahwa Kemenag memiliki data lokasi madrasah, pesantren, dan komunitas pendidikan yang dapat mendukung pemerataan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Karena kita kan punya data di mana madrasah kita, di mana pesantren kita, di mana komunitas aparat kita yang kemudian bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan makan bergizi di daerah-daerah," jelas Romo. 

Rapat ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.