Jakarta, tvrijakartanews - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah awal meningkatkan partisipasi. Sebanyak lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia dalam pendataan sensus ekonomi nasional tahun ini.

“Karena ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Zulkipli menuturkan SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan menjadi sensus paling menantang karena langsung menyasar pelaku usaha sebagai responden utama.

Berdasarkan paparannya, SE2026 akan memotret seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Zulkipli menuturkan bahwa BPS akan menyiapkan pendekatan berbeda dibanding sensus ekonomi sebelumnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta asosiasi pelaku usaha.

"Karena biar bagaimanapun BPS pasti tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakannya," tuturnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap pendataan, yakni fase pertama pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk usaha besar yang memiliki alamat surat elektronik.

Sementara itu, fase kedua pendataan dilakukan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) yang menyasar usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawati mengatakan tingkat partisipasi pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan SE2026, terutama dalam meningkatkan respon pendataan.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pelaku usaha. Tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah tetapi pada response rate dan kepercayaan responden terhadap proses pendataan,” ujar Molly.

Ia mengutip hasil survei internal BPS tahun 2025 yang menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus, sementara 27 persen masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.

Menurut Molly, komunikasi publik yang menjelaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan responden.

Melalui rangkaian publisitas SE2026, BPS menargetkan partisipasi pelaku usaha meningkat sehingga data yang dihasilkan mampu memotret struktur ekonomi, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan secara lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.