Jakarta, tvrijakartanews - Mayoritas masyarakat yang akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Kalimantan Timur menyatakan tidak menyukai praktik politik dinasti. Sikap ini tergambar melalui survei teranyar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

"Dari temuan survei LPI didapati bahwa pandangan masyarakat terhadap politik uang dan dinasti, sebanyak 50,3 persen responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik. Sementara 67,6 persen masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang," ujar Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan saat peluncuran survei pilkada bertema "Cagub Ideal untuk Provinsi Kaltim di IKN" yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Ia melanjutkan bahwa realitas dinasti politik tidak diharamkan dalam demokrasi. Namun, hal itu mempunyai konsekuensi terhadap kualitas demokrasi seperti halnya, partisipasi politik warga hingga tata kelola pemerintahan yang cenderung akan sulit membendung kepentingan politik-bisnis dinasti ketika calon yang diusung terpilih.

"Ya bagaimana kita dapat mengawal praktik tata kelola yang sehat dan setimbang, antara tri-matra kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif bila, seluruh pucuk matranya berada dalam kendali atau jaringan dinasti politik? Yang sudah-sudah, teramat banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa politik," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kompetisi Pilkada Pilgub Kaltim akan berlangsung ketat dan diproyeksikan hanya muncul dua paslon kandidat. Kedua pasangan itu adalah Mas'ud-Seno Adji dan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Menurutnya, sejumlah daerah yang akan menjadi target perolehan suara yaitu, Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara.

"Di atas kertas, pasangan Rudy Mas'ud-Seno unggul dalam hal perolehan dukungan politik partai untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan undang-undang. Namun, apakah pasangan ini juga akan mampu meyakinkan pemilih terhadap praktik politik dinasti yang tidak disukai oleh masyarakat. Dan itu tergambar dari temuan survei. Apakah, nantinya realitas politik di Pilgub Kaltim akan menjurus pada calon tunggal atau menang dengan melawan kotak kosong, kita belum dapat memastikan. Proses politiknya masih dinamis," lanjutnya.

Sementara itu, mantan walikota Balikpapan, Rizal Effendi yang hadir dalam rilis survei LPI menjelaskan, fenomena dinasti politik di Kaltim untuk saat ini berasal dari klan politik Mas'ud.

"Rudy bukan satu-satunya politikus dari keluarga Ma'sud. Rahmad Mas'ud, kakak Rudy, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan pada periode 2021-2024. Pada periode 2016-2021, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan, mendampingi Rizal Effendi, di Golkar Rahmad menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Balikpapan. Ada pula Hasanudin Mas'ud, kakak Rudy lainnya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim dan Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara," kata Rizal.

Selain sumber daya politik, kata dia, klan Mas'ud dikenal juga mempunyai bisnis di sektor minyak dan bisnis turunannya. Meski memiliki modal politik dan ekonomi yang besar, Rizal menyebut kemenangan pasangan Rudi-Seno Aji belum bisa dipastikan.

Adapun survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten/kota. Kota-kota itu antara lain Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Paser, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Stratified Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 1 provinsi yang terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten. Survei ini menjaring 100 reponden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4.27 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen.

Turut hadir sebagai narasumber dalam rilis survei LPI antara lain, Dewan Pakar The Habibie Center, Direktur Politik Hankam BRIN Muhammad Nurhasim, Pakar Kebijakan Publik Asep Kususanto, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, dan Analis Ekonomi-Politik Mardiyanto.