
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Foto M Julnis Firmansyah
Jakarta, tvrijakartanews - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memastikan pihaknya tak akan membiarkan Ridwan Kamil yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi pasangan tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan Djarot setelah menerima kedatangan Masyarakat Betawi Jakarta, yang menyampaikan aspirasi agar mendukung Anies Baswedan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
"Yang jelas PDIP punya kader-kader internal yang potensial. Kita punya Ahok, Bang Rano itu bisa dipertimbangkan. Selain tadi disampaikan Pak Anies," kata Djarot di lokasi.
Meski begitu, ia menyadari PDIP tak bisa mengusung pasangan calon gubenur dan wakil gubenur sendiri di Pilkada Jakarta karena kekurangan kursi di DPRD Jakarta. Oleh karena itu, PDIP bakal mencari rekan koalisi agar bisa tetap mengusung calon.
"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain, artinya apa? di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta, ya. Jadi bukan hanya Ridwan Kamil saja," ucap Djarot.
Ia mencontohkan Rano Karno yang memiliki pengalaman memimpin Provinsi Banten. Nama Rano Karno turut dipertimbangkan untuk diusung PDIP pada kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu, Djarot berkata partainya kini telah membangun komunikasi politik dengan PKB.
"Karena PDIP perlu 7 kursi lagi, ya, kan, 7 kursi lagi paling enggak, ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh 4 kursi lagi, berani enggak misalnya PKS begitu, ya mengusung Pak Ahok misalkan, nah itu luar biasa, misalnya begitu," tutur Djarot.
Djarot sendiri mencium aroma adanya upaya menjadikan Pilkada Jakarta, hanya memunculkan satu pasangan calon agar bisa melawan kotak kosong. Ia pun mengingatkan bahwa yang punya kedaulatan bukan elite politik, tetapi penentunya adalah rakyat.
Oleh karena itu, Djarot mengajak semua pihak membangun sistem demokrasi yang sehat. Menurut dia, demokrasi yang sehat ialah sistem yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya.
"Di Jakarta saya mengamati ada indikasi untuk dilakukan kotak kosong. Padahal, PDIP dan saya sampaikan, banyak warga Betawi, warga Jakarta yang siap untuk kita ajukan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur," kata Djarot.

