Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar 27 November 2024 memakan anggaran Rp37,52 triliun. Dana tersebut berasal dari hibah daerah yang nantinya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Jadi seolah-olah Pemda kasih ke pusat, tapi itu sebetulnya untuk pemilihan di daerah masing-masing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Agustus 2024 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggara sudah terkumpul mencapai Rp34,57 triliun atau 92 persen dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bagi daerah yang belum menyetorkan uang, ia akan akan langsung memotong dari jumlah kewajiban transfer ke daerah.

"Kalau mereka sudah ada NPHD tapi belum juga transfer padahal Pilkadanya sudah dekat, kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah sehingga make sure Pilkada bisa berjalan dalam hal ini Rp 37,52 triliun anggaran yang harusnya dikeluarkan," tuturnya.

Dikatakan Sri Mulyani, pihaknya merinci anggaran hibah kepada KPU saat ini telah terkumpul Rp26,85 triliun atau 93 persen dari total kebutuhan KPU untuk Pilkada senilai Rp28,76 triliun.

Sementara Bawaslu akan mendapatkan anggaran sebesar Rp8,76 triliun. Saat ini baru terkumpul Rp7,72 triliun atau 88 persen dari kebutuhan Pilkada.

"Ini harusnya bisa diselesaikan sebelum Pilkada jalan," pungkasnya.