Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menampik isu yang berkembang di masyarakat soal rencananya melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dalam isu yang beredar, Jokowi bakal mendepak para menterinya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem, serta menggantinya dengan politikus Partai Gerindra.

Menurut Jokowi, rencana kocok ulang komposisi menteri bisa dilakukannya, selama diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Saat ditanya apakah reshuffle kabinet bakal dilakukan dalam waktu dekat, Jokowi hanya tertawa. Ia tak menjawab dengan lugas mengenai hal itu, mengingat Jokowi akan lengser dari kursi Presiden pada Oktober 2024.

Berdasarkan isu yang beredar, Jokowi bakal melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Untuk PDIP, Jokowi bakal mengganti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Sementara untuk kursi Partai NasDem, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siri Nurbaya bakal diganti dengan Raja Juli Antoni yang kini merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet terhadap menteri dari PDIP. Chico mengaku belum mendengar kabar reshuffle tersebut dan jika hal tersebut terjadi, dia berharap reshuffle murni untuk tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya di masa transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami belum mendapat info terkait ini. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja," ujar Chico kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurut Chico, seharusnya Pemerintahan Jokowi fokus membenahi persoalan mendesak, yakni ekonomi rakyat. Termasuk, kata dia, biaya kuliah atau biaya sekolah dan harga kebutuhan pokok yang terus meroket.

"Termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya kebutuhan pokok yang begitu meroket dan banyak hal lagi. Terkait dengan percepatan dalam tanda kutip pembangunan IKN yang perlu juga dievaluasi," tandas Chico.

Selain itu, dia berharap reshuffle kabinet di akhir pemerintahan Jokowi, bukan dilakukan untuk sharing atau bagi-bagi jabatan. Menurut dia, reshuffle kabinet jika terjadi, harus dengan tujuan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan.

"Karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini. Kita melihat banyak hal yang unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru ke depan," pungkas Chico.