Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya siap dipilih kembali menjadi Ketua Umum. Hal itu menyusul munculnya isu PDIP akan direbut oleh pihak luar.

Padahal, Megawati menyebut dirinya mau pensiun dari kursi Ketua Umum di usianya yang sudah 77 tahun. Namun, niat itu batal karena adanya ancaman tersebut.

"Tadinya kok, gua mau pensiun ah, saya udah punya cicit kan. Aduh cicit saya lucu-lucu banget, udah jadi darling saya. Aihh, tahu-tahu disuruh jadi Ketum tapi ga nurut semua. Ngapain ya gua ini pada ga nurut. Eh, begitu dengar, ini kayaknya mau diambil nih kayaknya PDIP, Saya mau jadi Ketua Umum lagi!" kata Megawati di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Megawati menyebut isu pengambilalihan PDIP oleh pihak luar itu merupakan hal yang gila. Sehingga, ia tak akan tinggal diam dan memilih kembali menjadi Ketum PDIP.

"Keren apa ndak? Bener nda? Eh, tapi kan musti turut perintah saya (kalau jadi Ketum lagi). Iya, makanya manis-manis aja sama saya," kata Megawati.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi yang ingin mempertahankan kepemimpinannya, hingga mengincar kursi ketua umum PDIP yang saat ini diduduki Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," ucap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi ada menteri power full dan menteri yang superpower full. Ia menyebut, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ungkap Hasto.

Hasto juga menyampaikan ada upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. "Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," pungkas Hasto.