Jakarta, tvrijakartanews - Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakin isu rencana reshuffle atau pergantian komposisi kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bukan untuk menggembosi PDIP. Sebelumnya, beredar kabar rencana kocok ulang kementerian bakal mendepak para menteri dari PDIP.

Namun, menurut Ahok bila hal itu terjadi maka tak akan menggembosi kekuatan PDIP di dalam pemerintahan Jokowi.

"Saya kira menteri diganti tidak ada hubungan dengan menggembosi PDIP ya. Saya ditahan aja, enggak menggembosi saya kok. Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapapun enggak bisa mengembosi Anda," kata Ahok di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Selain itu, kata dia, rencana reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga, keputusan reshuffle bisa dilakukan kapan saja terhadap semua para pembantunya.

“Kami belum membahas masalah itu, tetapi itu merupakan hak prerogatif presiden. Apalagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan satu paket ya. Bisa saja awalnya cuma dua bulan (reshuffle) padahal untuk 5 tahun kedepan (pemerintahan Prabowo-Gibran) kan enggak papa,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi tidak menampik isu yang berkembang di masyarakat soal rencananya melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dalam isu yang beredar, Jokowi bakal mendepak para menterinya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem, serta menggantinya dengan politikus Partai Gerindra.

Menurut Jokowi, rencana reshuffle bisa dilakukannya selama diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Saat ditanya apakah reshuffle kabinet bakal dilakukan dalam waktu dekat, Jokowi hanya tertawa. Ia tak menjawab dengan lugas mengenai hal itu, mengingat Jokowi akan lengser dari kursi Presiden pada Oktober 2024.

Berdasarkan isu yang beredar, Jokowi bakal melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Untuk PDIP, Jokowi bakal mengganti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Sementara untuk kursi Partai NasDem, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siri Nurbaya bakal diganti dengan Raja Juli Antoni yang kini merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).