Soal PDIP Bakal Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, Megawati: Enak Aja, Mau Ga Dia Nurut?
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto Humas DPP PDIP

Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya menerima aspirasi dari kadernya yang menyodorkan nama Anies Baswedan untuk di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mengaku kaget atas usulan itu lantaran spanduk permohonan PDIP mendukung Anies sudah terpasang di depan DPP PDIP.

"Di depan itu aku kaget, toh, yo. Ada (orang pakai) baju merah hitam, terus pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies, iya toh? Aku aja lihat, toh. Terus aku tanya ke Komar, itu satgas apa ya? Kok, namanya Satgas hitam ya namanya? Terus kata Pak Komar, itu Satgas memang untuk dukung Pak Anies. Oh, gitu?" kata Megawati di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Meski para kader meminta PDIP agar mendukung Anies, Megawati tak mau langsung menyetujuinya. Sebab menurut dia, Anies bukan kader PDIP.

"Eh, aku bilang, enak aja, ya. Ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Dia benar kalau mau sama PDIP, kalau mau sama PDIP, jangan begitu dong, ya. Kalau mau sama PDIP, mau ga dia nurut, ya?" ujar Megawati disambut tepuk tangan para kader.

"Saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala, ya. Enak amat, ya. Sekarang kita dicari dukungannya. Bingung saya, loh. Lalu kamu kemarin sore ke mana? Mbok ya jangan gitu, ya," kata Megawati.

Sebelumnya, PDIP mengumumkan 169 calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada Serentak 2024. Ratusan calon yang diusung ini merupakan gelombang kedua yang diumumkan PDIP.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memaparkan jika ditotal dengan gelombang pertama, artinya PDIP sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk 558 calon yang berlaga di 474 daerah.

"Dari jumlah tersebut, (calon kepala darah) dari PDIP sebanyak 45,3 persen," kata Hasto.

Dari ratusan caleg yang diumumkan, PDIP baru mau membuka untuk 6 calon gubernur saja. Sedangkan untuk calon gubernur lainnya, PDIP belum mau membukanya.

"Untuk Provinsi Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega, demikian juga untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Hasto.