KKP Dukung Peningkatan Produktivtias Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Sibolga
EkonomiNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri KKP Sakti Wahyu TrenggonoMengunjungi PPN Sibolga, Selasa (27/8). Melihat langsung kondisi infrastruktur pelabuhan dan berbincang dengan nelayan lokal. (Tangkap layar Akun Insitagram @swtrenggono)

Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung peningkatan produktivitas ikan hasil tangkapan nelayan di Sibolga. Peningkatan kualitas layanan, bantuan alat tangkap, hingga dukungan ketersediaan BBM bersubsidi di pelabuhan perikanan.

"Pelabuhan perikanan adalah jantung dari industri perikanan kita. Pengembangan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan akan memastikan bahwa nelayan dapat bekerja dengan lebih efisien dan memperoleh hasil yang terbaik," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Trenggono menuturkan pihaknya juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan para nelayan setempat, lantas memberikan dukungan penuh pemerintah.

"Baik berupa percepatan pelayanan pelabuhan, subsidi peralatan kapal serta bahan bakar yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha perikanan," tuturnya.

Menurutnya, pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa 270 alat penangkapan ikan dengan spesifikasi jaring insang monofilament 2 inci 0,24 mm sebanyak 240 unit, dan bubu kepiting mesh berukuran 1,5 inci sebanyak 30 unit kepada perwakilan sembilan kelompok usaha bersama nelayan yang ada di Sibolga.

"Saya sedapat mungkin mengusahakan BBM bersubsidi selalu tersedia, namun ada baiknya bahan bakar tersebut berada disini (pelabuhan) supaya bisa terkontrol dan tidak disalah gunakan untuk keperluan lain yang mengatasnamakan nelayan," tuturnya.

Dikatakan Sakti Wahyu, selain ketersediaan BBM bersubsidi dan alat tangkap, penambahan kapal juga perlu dilakukan. Kd depan epan bantuan kapal ini akan diberikan pada kelompok-kelompok nelayan, sehingga nelayan bisa lebih produktif dan juga terbebas dari biaya-biaya lain.

"Perhatian penuh kita kerahkan pada kapal-kapal yang ada disini, fasilitas dan kapasitasnya perlu ditinjau lagi agar kenyamanan dan keamanan nelayan dapat terjamin," pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan.