Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan menilai agar mampu mencapai target transisi energi tak bisa mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, modal untuk pembiayaan untuk transisi energi bisa mencapai USD281 miliar.

“Jumlah ini (biaya transisi energi) sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia. Jadi, tentu saja, anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya sumber (pembiayaan)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan pihaknya bahwa pemerintah terus berupaya untuk menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi.

"Kami terus berupaya tidak hanya dalam hal alokasi anggaran, tetapi juga menggunakan instrumen fiskal kami, seperti tax allowance, tax holiday, import duty exemption," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon.

"Sejak 2018 hingga 2023, Indonesia mencatat telah menerbitkan sukuk senilai 7,07 miliar dolar AS," tuturnya.