Jokowi Kagum Hotel Bintang 5 di IKN Bisa Selesai dalam 9 Bulan
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Sugianto Kusuma alias Aguan. Foto Sekretariat Presiden

Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan Ground Breaking Mall Duty Free Nusantara di IKN, Jumat (13/9/2024). Dia mengapresiasi pembangunan yang terbilang cepat, tercatat hanya sembilan bulan bahkan hal itu sempat membuat Jokowi tidak percaya.

“Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pembangunan Hotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan, saat itu waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan menyampaikan kepada saya pak ini nanti sebelum Agustus selesai. (Saya bilang) maaf Pak, saya enggak percaya. Saat itu saya enggak percaya, tapi saya telah melihat sekarang ini benar,” ujar Jokowi saat pidato peresmian hotel tersebut di IKN, seperti dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9/2024).

Jokowi mengaku kembali ditawarkan pembangunan di IKN oleh Aguan bersama konsorsiumnya Jika ada bangunan yang butuh dibangun cepat, Jokowi menyebut Aguan siap untuk menjalankan proyek tersebut di IKN.

“Pak kalau yang lain tidak sanggup berikan kepada saya, karena sudah terbukti 9 bulan bisa menyelesaikan hotel bintang 5, 191 kamar,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan proyek berskala masif bukan hal mudah. Namun, dia yakin Indonesia sudah ada di level yang bisa mengerjakan hal tersebut.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah tapi Indonesia bisa mengerjakannya!,” Jokowi menandasi.

Sebelum agenda peresmian hotel dan ground breaking mall, Jokowi melangsungkan agenda sidang kabinet paripurna terakhirnya bersama seluruh kepala menteri dan kepala lembaga di Istana Garuda IKN. Dalam rapat tersebut ada dua poin penegasan.

Pertama, transisi pemerintahan ke Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 harus berjalan efektif. Bahkan Jokowi memberi lampu hijau jika harus membuat regulasi baru.

Kedua, Jokowi meminta kepada para pembantunya untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Sehingga berpotensi menimbulkan gejolak di akhir masa jabatannya dan transisi ke pemerintahan berikutnya.