Pandeglang, tvrijakartanews - Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 ini.

Keseriusan tersebut dilakukan Bupati Irna kepada 20 ASN selama ia menjabat sebagai Bupati sudah diberikan sanksi.

"Kalau ga percaya dengan keseriusan saya, tanya aja ke Bawaslu atau Badan Kepegawaian Negara (BKN). Zaman saya Bupati ada 20 yang sudah diberikan sanksi," ungkap Irna, Kamis (19/09/2024).

Irna mengatakan, meski ASN merupakan aparaturnya, dirinya akan tetap menindaklanjuti bagi ASN yang melakukan pelanggaran, agar nantinya ada efek jera bagi ASN yang tidak netral tersebut di Pilkada ini.

"Kalau ngomong kasian ya kasian dong, tapi kan ini konsekuensinya," kata Irna.

Meski wilayah Pandeglang menjadi teladan bagi daerah lain dalam menciptakan Pemilukada yang lancar, kondusif, transparan, jujur dan adil. Untuk menjaga netralitas para abdi negara ini dirinya berharap tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

"Kita selalu duduk bareng bersama Gakumdu, pengawas dan pihak lainnya. Jika ada oknum yang tidak bertanggungjawab maka harus ditindaklanjuti," ungkapnya.

Pihak pemerintah daerah selaku melakukan pembinaan kepada seluruh ASN yang ada di Pandeglang agar mereka bersikap jujur, adil dan menjaga kondusifitas dalam Pemilukada 2024 ini.

"Surat Edaran (SE) tinggal ditindaklanjuti oleh penyelenggara, karena disitu sudah jelas saya melarang mereka (ASN) untuk tidak netral," jelasnya.

Diketahui bahwa kabupaten Pandeglang merupakan daerah paling tinggi tingkat kerawanan pada netralitas ASN untuk pemilu. Hal ini disampaikan oleh pihak Bawaslu Pandeglang saat melakukan launching indeks kerawanan pemilu beberapa waktu lalu.