Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dalam acara Jakarta Forward #DicukurAndy bertemakan Cukur Gagasan Bangun Masa Depan, yang digelar Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Foto: tangkapan layar YouTube kahfeveryday).
Jakarta, tvrijakartanews - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung angkat bicara menyoal laporan awal dana kampanye (LADK) pasangan Pramono-Rano Karno Pilkada Jakarta, yang hanya mencapai Rp 100 juta.
Menurut dia, LADK yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta itu merupakan data yang belum dilaporkan sepenuhnya oleh timnya. Sebab, tim sukses (timses) Pramono-Rano Karno saat ini disebut masih menghitung dana yang sudah dikeluarkan untuk kampanye.
"Ya pastinya (tim belum mencatat seluruhnya). Enggak mungkin enggak kan, wong gimana mau masang baliho sama videotron kalau enggak bayar, duitnya dari mana?" kata Pramono di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).
Kendati begitu, Pramono mengaku tak terlalu hafal terkait besaran logistik kampanyenya pada Pilkada Jakarta. Sebab, Pramono maupun Rano Karno menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada timses.
"Sebenarnya sudah ada, pasti ada lah. Enggak mungkin baliho saya udah di mana-mana, kemudian sudah melakukan sosialisasi. Cuma saya terus terang enggak terlalu hafal, karena saya menyerahkan kepada tim sepenuhnya," imbuh dia.
Berdasarkan laporan LADK pasangan calon (paslon) yang dihimpun melalui Kepala Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya, pasangan RIDO memiliki dana awal kampanye yang paling besar, yakni Rp 1 miliar. Rinciannya, Rp 400 juta berasal dari sumbangan paslon, sementara Rp 600 juta berasal dari sumbangan gabungan partai politik pengusung.
Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana memiliki dana awal kampanye paling sedikit, yang berasal dari sumbangan paslon sebesar Rp 5 juta.
Sementara, pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki dana awal kampanye sebesar Rp 100 juta. Dana pasangan yang diusung PDIP dan Partai Hanura itu berasal dari sumbangan paslon.
Adapun sumbangan dana kampanye dapat berbentuk uang, barang, atau jasa. Sumbangan dapat diberikan oleh pasangan calon peserta pilkada, partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain badan hukum swasta, atau sumbangan pihak lain perusahaan dan penerimaan bunga bank.
