Jakarta, tvrijakartanews - Anggota DPR RI, fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan DPR sudah menyepakati jumlah komisi pada DPR periode 2024-2029 bertambah menjadi 13 komisi. Hal ini berarti ada penambahan 2 komisi dari 11 komisi pada DPR periode 2019-2024.

"13 komisinya insyaallah kawan-kawan fraksi sudah firm," ujar Said Abdullah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Said mengatakan penambahan komisi di DPR tersebut untuk mengantisipasi penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Said, pembidangan setiap komisi atau mitra setiap komisi, nantinya akan disesuaikan dengan jumlah dan nomenklatur kementerian atau badan di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sampai saat ini komisi disiapkan 13 namun nomenklatur dari setiap komisi, mitranya itu akan ditentukan setelah kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih sesuai dengan kebutuhannya," tandas Said.

Said mengatakan fraksi-fraksi DPR akan menggelar rapat pada 13-15 Oktober 2024 mendatang untuk membahas pembidangan atau pembagian mitra setiap komisi. Selain itu, kata Said, rapat tersebut yang akan dipimpin oleh pimpinan DPR 2024-2029, juga membahas anggota masing-masing komisi di DPR.

"Insyaallah tanggal 13, 14, 15 (Oktober), kami akan rapat dengan fraksi-fraksi, dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih di DPR sudah siap semua komisi. (Rapat) Pembidangan saja, kalau penambahannya sudah disepakati," pungkas Said.

Sebelumnya, Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengatakan jumlah komisi di DPR sebagai alat kelengkapan Dewan nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan nomenklatur pemerintahan mendatang. Menurut dia, DPR sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang diisukan akan bertambah pada pemerintahan Prabowo.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan DPR akan mematangkan jumlah komisi yang akan ditambah setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan pula penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahannya mendatang.

“Sudah dikaji. Kami akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih nantinya mematangkan. Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Puan memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah sekaligus mufakat serta sesuai dengan mekanisme yang ada.