Jakarta, tvrijakartanews - Anggota DPRD Jakarta, Ali Lubis bakal mendorong pasangan Ridwan Kamil alias RK dan Suswono (RIDO) membentuk tim pengawas program Rp200 juta per RW, jika terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ali, pasangan RIDO bisa meniru pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dalam program Dana Desa

"Memang anggaran ini perlu diawasi. Kita ambil contoh seperti kalau di program pusat itu seperti dana desa lah kira-kira begitu. Jadi harus ada semacam tim pendamping terkait pengelolaan anggaran ini. Artinya jangan sampai anggaran ini disalahgunakan itu yang paling penting," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Ali mewanti-wanti penggunaan dana bantuan Rp200 juta per RW disalahgunakan dan mengakibatkan konsekuensi hukum. Ia menyebut dana itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

"Niatnya Pak RK dengan memberikan dana itu kan sangat bagus. Jangan sampai niat bagus, niat baik menjadi masalah kemudian hari. Jadi saya mendorong nanti ke depan agar dibentuk semacam tim pengawas atau tim pendamping untuk para RW, para RT dalam pengelolaan anggaran ini," kata Ali.

Sebelumnya, RK memastikan program bantuan dana sebesar Rp200 juta per RW tetap akan berjalan jika dirinya terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Walaupun, program ini sebelumnya mendapat kritik dari calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung yang menyebut Undang-Undang DKJ membatasi bantuan tunai untuk kelurahan maksimal hanya 5 persen dari APBD.

Namun, RK menyebut APBD Jakarta diprediksi mencapai Rp80 triliun pada tahun 2025. Dengan jumlah tersebut, sehingga batas pagu anggaran untuk program tersebut berkisar di angka Rp4 triliun.

"Itu UU DKJ mengatakan dana kelurahan 5 persen. 5 persen kali Rp80 triliun, itu berarti Rp4 triliun, besar sekali, masih banyak sisanya. Saya cek ke DPRD ga akan sanggup kejar Rp4 triliun," ujar RK di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam (6/10/2024).

Adapun jumlah RW di Jakarta saat ini ada di angka 2.744. Jika masing-masing mendapatkan Rp200 juta, maka total dana yang dibutuhkan adalah Rp548,8 miliar per tahun. Menurut RK, jumlah ini masih jauh dari batas ambang minimum yang disyaratkan UU DKJ.

"Jadi saya sudah hitung. Kenapa saya berani keluar angka? Karena saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan angka," kata RK.

Dalam debat yang digelar semalam, RK menjelaskan pihaknya ingin masyarakat Jakarta ikut membangun sendiri kotanya, pasca tak lagi berstatus sebagai ibu kota. Oleh karena itu, program pemberian Rp200 juta per RW dirasa tepat untuk memaksimalkan peran warga.

Menurut mantan Gubernur Jawa Barat itu, tidak mungkin urusan Jakarta dibereskan secara sentralisasi dari balai kota. Ia mengklaim dirinya bersama Suswono memiliki konsep DKI, yang artinya desantalisasi, kolobarasi, dan inovasi.

"Kelurahan itu adalah induk ASN, di bawah kelurahan ada RW, itu lah kenapa kita akan mendemokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka, dengan cara apa? diberi anggaran Rl200 juta per tahun per RW, total Rp1 miliar selama 5 tahun," kata RK.