Jakarta, tvrijakartanews - Calon Gubernur (Cagub) Banten nomor urut 2, Andra Soni menekankan perlunya solusi untuk permasalahan pendidikan di Banten.

Menurutnya, rata-rata durasi pendidikan anak-anak masih di atas 9 tahun, yang berarti banyak yang baru lulus SMP, terutama di kalangan perempuan yang rata-ratanya justru di bawah 9 tahun.

"Harus kita cari solusinya, lama belajar anak-anak Banten hingga hari ini masih diatas 9 tahun yang terjemahannya adalah baru lulus SMP dan lebih lagi yang perempuan justru dibawah 9 tahun," kata Andra dalam acara debat perdana di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024) malam.

Andra menyebutkan bahwa jika melihat lebih dalam, beberapa wilayah di Banten bahkan memiliki angka pendidikan di bawah 8 tahun, dan beberapa di bawah 7 tahun.

"Artinya belum lulus SMP rata-rata, ini kalau kita mengacu kepada rata-rata provinsi Banten. Namun saat kita zoom satu persatu ternyata posisi kita lebih rendah lagi," kata Andra.

"Bahwa ada sebagian wilayah yang masih angka sekolahnya masih dibawah 8 tahun, dibawah 7 tahun," sambungnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini menuntut adanya terobosan dan upaya serius untuk mengejar ketertinggalan dalam pendidikan warga Banten.

Solusi yang perlu dilakukan adalah menyediakan layanan sekolah gratis, yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ini merupakan tugas bersama yang perlu diakselerasi.

"Ini semua adalah tugas bersama, sehingga kita perlu mengupayakan melakukan akselerasi dimana kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan," kata Andra.

Andra juga mengatakan, pentingnya membagi tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum meningkatkan kualitas, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bersekolah.

"Oleh karena itu, itu merupakan sebuah keharusan kita melakukan sebuah terobosan, upaya keras bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam rangka meningkatkan pendidikan warga Banten dengan cara satu-satunya saat ini adalah memberikan layanan sekolah gratis," kata Andra.

"Dan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat," jelasnya.

Kemudian, permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering kali muncul karena keterbatasan dana.

Membangun sekolah membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Andra mengusulkan kerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan sekolah gratis sebagai solusi.

"Sebelum kita tingkatkan kualitas pendidikan tentu kita harus mengupayakan bagaimana anak-anak kita punya kesempatan sekolah," kata Andra.

"PPDB saat ini selalu bermasalah karena memang uang kelas kita sangat terbatas, membangun sekolah saat ini berhutang tapi saat kita membangun sekolah kita perlu waktu 3 tahun, sekolah itu baru bisa beroperasional," sambungnya.

Andra pun mengatakan, jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama perempuan, drinya khawatir akan meningkatnya angka pernikahan dini.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan di Banten dapat meningkat dan memberikan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang.

"Maka solusi sekolah gratis bekerja sama dengan pihak swasta. Karena kalau anak-anak tidak sekolah, putus sekolah, yang perempuan itu cenderung terjadi pernikahan anak," terangnya.