Jakarta, tvrijakartanews - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil alias RK mendengarkan berbagai aspirasi warga Jakarta Timur, khususnya terkait penggusuran lahan. Ia berjanji bahwa, jika terpilih sebagai gubernur, dirinya akan mencari solusi yang lebih manusiawi dan menghindari cara-cara penggusuran yang meresahkan warga dalam menata Jakarta.

"Saya kira nggak ada masalah, tidak semua urusan harus dengan cara gusur-mengusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan dan membahagiakan warga," ucap Ridwan Kamil di Pulogadung, Kamis (7/11/2024).

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang lebih bijak dan ramah masyarakat adalah prioritasnya. Ridwan Kamil juga menyoroti masalah sertifikasi tanah yang kerap menjadi keresahan warga.

Ia berencana melobi ATR/BPN agar sertifikasi tanah di Jakarta dapat dioptimalkan sesuai aspirasi warga dan peraturan yang berlaku.

"Saya ke mana-mana masalah sertifikasi juga mengemuka. Jadi kalau nanti jadi gubernur saya akan melobi ATR/BPN untuk mencarikan solusi sesuai aspirasi warga, sesuai aturan hukum," kata RK.

Dalam kesempatan itu, RK juga berencana menghadirkan program "Pasar Tebus Murah" sebagai bagian dari upayanya menstabilkan harga sembako di tengah kenaikan inflasi. Program ini memungkinkan warga membeli sembako dengan harga terjangkau, seperti Rp5.000 hingga Rp10.000 per paket, untuk mengatasi daya beli yang menurun.

"Nantinya setiap bulan akan ada pasar tebus murah di kelurahan-kelurahan, agar warga punya alternatif untuk membeli sembako dengan harga yang lebih rendah," jelas RK.

Ia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran dari Pemprov Jakarta akan membantu menjaga kestabilan harga sembako di pasaran. Dengan program ini, Ridwan Kamil berharap dapat membantu masyarakat Jakarta, terutama kelas menengah dan bawah, dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, ia berpendapat negara negara harus turun ketika inflansi yang mengakibatkan fluktuasi harga bahan pokok, hingga melebihi kemampuan daya beli masyarakat.

"Di kelurahan-kelurahan warga punya pilihan tidak hanya membeli dengan harga pasar yang mungkin suatu saat terlalu tinggi, tapi diintervasi karena di anggaran pemprov ada sekitar Rp600 sampai Rp800 milliar di Pasar Jaya itu untuk memitigasi hal-hql seperti ini. Kira-kira itu aspirasi dari warga," kata RK.