Jakarta, tvrijakartanews - Konflik agraria seringkali menjadi persoalan yang kompleks dan sulit diselesaikan, namun menurut Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana menyebutkan kunci utama dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dialog dengan warga.

Kun menegaskan, bahwa penyelesaian yang inklusif dan tanpa paksaan merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mengatasi ketegangan terkait kepemilikan dan penggunaan lahan.

Menurutnya, semua konflik agraria dapat diselesaikan melalui dialog. Dialog adalah kunci utama untuk memungkinkan warga menyampaikan aspirasi mereka tanpa tekanan atau paksaan.

"Semua konflik agraria dapat diselesaikan melalui dialog. Dialog menjadi kunci utama agar warga bisa menyampaikan aspirasi mereka tanpa tekanan atau paksaan," kata Kun dalam debat ketiga, Minggu (17/11/2024) malam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Pertama, mengutamakan dialog serta partisipasi aktif warga dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lahan yang ertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pemanfaatan tanah, tanpa merasa terabaikan.

"Mengutamakan dialog dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait lahan," kata Kun.

Kedua, pentingnya memastikan keadilan agraria dengan melakukan pengecekan legalitas kepemilikan lahan, serta melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan warga yang terdampak. Adanya proses ini, ia berharap mampu mengatasi ketimpangan yang sering muncul terkait status hukum dan pemanfaatan tanah.

"Memastikan keadilan agraria dengan mengecek legalitas kepemilikan lahan, melakukan konsolidasi, dan negosiasi dengan warga," kata Kun.

Tak hanya itu, Kun juga menyoroti pentingnya mengatasi krisis hunian yang kian berkembang di Jakarta. Ia menyadari bahwa Jakarta menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan hunian.

Oleh karena itu, ia akan mendorong pembangunan hunian yang memadai, layak, dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta.

Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada keadilan sosial ini, Kun pun berharap dapat menciptakan suasana yang harmonis antara pemerintah dan warga, serta menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah konflik agraria dan kebutuhan hunian di ibu kota.

"Kami juga menyadari kurangnya jumlah hunian di Jakarta saat ini. Oleh karena itu, kami akan mendorong pembangunan hunian yang memadai, layak, dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta," jelas Kun.