Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelesaikan potensi konflik terkait Pilkada Serentak 2024.

Dia menyerukan agar potensi konflik bisa diredam sehingga tak memicu timbulnya korban jiwa.

"Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa," kata Gibran saat memberikan arahan dalam acara Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Dia lantas menyoroti kasus pembacokan yang menewaskan seorang pria berinisial JSP yang merupakan saksi pasangan calon bupati dan wakil Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfud (Jimat Sakteh).

Kasus pengeroyokan ini diduga karena motif politik, mengingat korban diserang setelah berkunjung ke salah satu tokoh agama di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Minggu (17/11/2024).

Untuk itu, Gibran berharap potensi peristiwa seperti bisa dideteksi sejak dini, sehingga tak terulang kembali di lain waktu.

"Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain, semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini," ucap dia

Sebelumnya, Bawaslu RI menyesalkan aksi pembacokan yang menewaskan seorang pria bernisial JSP selaku saksi pasangan calon bupati dan wakil Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfud (Jimat Sakteh).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mendorong aparat penegak hukum melakukan pemantauan dan pembinaan serta mengusut kasus tersebut.

"Itu patut kita sesalkan dan sekarang teman-teman sedang bersama teman-teman sentra Gakumdu dan kepolisian untuk melakukan supervisi terhadap perkara ini," kata Rahmat Bagja di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Bagja berpandangan, peristiwa pembacokan yang menewaskan JSP itu seharusnya tak terjadi karena hanya perbedaan pandangan politik terhadap salah satu paslon di Pilkada Sampang. Sebab, perbedaan pilihan terhadap paslon merupakan hal yang wajar dalam Pilkada.

"Kita memilih pasangan tertentu kan boleh-boleh saja. Tidak harus juga kemudian ditukar dengan nyawa. Ini hal yang tidak sepadan," kata Bagja.

"Dan juga jangan sampai karena berbeda pendapat kemudian melakukan kekerasan. Itu yang harusnya dihindari dari pilkada," sambungnya.

Untuk itu, ia berharap peralihan kekuasaan melalui proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini harus digelar secara damai.

"Yang namanya pemilu, pemilihan adalah proses transfer kekuasaan, proses penggantian kekuasaan atau meneruskan kekuasaan secara damai," imbuh dia.