Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Pilkada Serentak 2024.

Dia berharap Bawaslu dapat bersikap tegas serta adil dalam menindak sesuatu hak yang berkait potensi pelanggaran Pilkada.

"Saya juga berharap bahwa Bawaslu dapat bersikap tegas, adil dan tidak tebang pilih, dalam menjalankan fungsi pengawasan," kata Gibran saat memberikan arahan dalam acara Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Gibran juga meminta Bawaslu harus terus meningkatkan sinergitas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), TNI-Polri dan Kejaksaan Agung serta seluruh komponen masyarakat.

"Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan sampai penetapan," ucap dia.

Dia juga meminta Bawaslu untuk mengawal dengan tuntas gugatan sesuai aturan yang berlaku.

"Jika ada senjata Pemilu tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuh dia.

Selain itu, Gibran meminta Bawaslu menyelesaikan potensi konflik terkait Pilkada Serentak 2024, sehingga potensi konflik bisa diredam dengan harapan tak memicu timbulnya korban jiwa.

"Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa," kata Gibran.

Dia lantas menyoroti kasus pembacokan yang menewaskan seorang pria berinisial JSP yang merupakan saksi pasangan calon bupati dan wakil Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfud (Jimat Sakteh).

Kasus pengeroyokan ini diduga karena motif politik, mengingat korban diserang setelah berkunjung ke salah satu tokoh agama di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Minggu (17/11/2024).

Untuk itu, Gibran berharap potensi peristiwa seperti bisa dideteksi sejak dini, sehingga tak terulang kembali di lain waktu.

"Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain, semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini," ucap dia

Sebagai informasi, Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota pada 27 November 2024.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka. Calon yang terpilih akan memimpin kepala daerah pada periode 2024-2029.