Jakarta, tvrijakartanews - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritisi fenomena pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan logistik lainnya yang marak terjadi menjelang momen-momen pemungutan suara.

Ia menyoroti kurangnya tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani praktik-praktik yang dapat berpotensi melanggar etika dan aturan.

Dharma pun menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi ini. Ia berharap rakyat menjadi lebih melek terhadap praktik-praktik yang bisa mengancam kedaulatan mereka sebagai pemegang hak tertinggi dalam demokrasi.

"Tidak usah dipikirkan dengan banyaknya kita lihat pembagian BLT ataupun logistik-logistik yang banyak beredar di mana-mana," kata Dharma kepada wartawan sebelum mencoblos di TPS 031, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Rabu (27/11/2024).

"Dan kita tidak melihat tindakan dari Bawaslu, untuk mengegahnya atau menyelesaikannya. Banyak sudah jejak digital disampaikan, tetapi saya berharap rakyat menjadi melek, menjadi sadar," sambungnya.

Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk bangkit dan bersatu demi merebut kembali kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini.

"Hanya dengan kekompakan persatuan maka hak rakyat untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, itu dapat terwujud kembali," jelas Dharma.

Dharma juga menyerukan agar Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara besar, tetapi juga sebagai 'The Land of Harmony', tempat harmoni dunia terwujud.

Namun, ia mengingatkan bahwa sistem neo-kolonialisme yang membungkus isu kesehatan dan ekonomi telah merampas sebagian kedaulatan rakyat Indonesia.

Maka dari itu, ia ingin menyadarkan masyarakat, bahwa kedaulatan bangsa tidak boleh dikuasai oleh sistem asing. Masyarakat harus bangkit dan mengambil kembali kendali atas masa depannya.

"Dan Indonesia menjadi negara, the land of harmoninya dunia. Bukan hanya sekedar dibilang negara besar, tetapi kenyataannya negara yang sudah diperbudak oleh sistem neo-kolonialisme," kata Dharma.

"Dimana hanya dengan isu kesehatan, isu ekonomi, kedaulatan di Indonesia direbut oleh sistem asing," tambahnya.