Jakarta, tvrijakartanews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berlangsung hampir bersamaan memerlukan evaluasi menyeluruh. Hal ini menyusul rendahnya tingkat partisipasi di pesta demokrasi lima tahunan itu, khususnya di pilkada.

Menurut Afifuddin, penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari memiliki tantangan tersendiri, terutama karena waktu pelaksanaannya berdekatan dengan Pilkada serentak.

"Kami pasti tidak berupaya defensif, tapi harus diakui ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi. Secara teknis, penyelenggaraan yang berhimpitan seperti ini menjadi tantangan," ujar Afifuddin dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Afifuddin menjelaskan, perbedaan jumlah calon antara pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan Pilkada memengaruhi sorotan dan antusiasme masyarakat. Kondisi ini, lanjut Afifuddin, berbeda dengan pengalaman sebelumnya ketika Pilkada hanya berlangsung di satu atau dua titik, seperti antara tingkat provinsi dan kabupaten.

"Pileg dan Pilpres cenderung menarik perhatian ke satu titik tertentu. Sementara Pilkada yang bersamaan di berbagai daerah membutuhkan energi lebih untuk mengelola kemeriahan dan teknis penyelenggaraannya," jelasnya.

Afifuddin juga mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih yang mencapai rata-rata 68 persen secara nasional. Menurutnya, angka ini merupakan pencapaian yang baik di tengah kompleksitas tahapan Pemilu dan Pilkada.

"Dalam kacamata kami, partisipasi 68 persen itu luar biasa. Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya," ungkap Afifuddin.

Meski demikian, KPU menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Afifuddin meminta dukungan dari peserta Pemilu, tim pendukung, hingga Pemerintah untuk membantu meningkatkan kesadaran pemilih.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Sosialisasi harus lebih masif agar partisipasi pemilu kita ke depan bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Afifuddin menegaskan bahwa KPU terbuka terhadap semua catatan dan masukan untuk memperbaiki proses Pemilu di masa depan. "Kami menerima semua catatan, evaluasi, dan masukan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berikutnya menjadi lebih baik," tutupnya.

Dengan evaluasi menyeluruh dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan Pemilu dan Pilkada mendatang dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat.