
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa surat pemecatan terhadap kader partai, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi, akan disampaikan pada 17 Desember 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).
Menurut Hasto, keputusan ini diambil berdasarkan mekanisme partai yang tegas dalam menegakkan disiplin dan komitmen terhadap ideologi PDIP.
“Ketika seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme cita-cita, pergerakan PDIP, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan, termasuk gagasan bagaimana rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDIP. Itu udah sangat tegas. Masyarakat sudah bisa melihat itu,” ujar Hasto.
Hasto menjelaskan, pemilihan tanggal 17 Desember memiliki makna khusus bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Ya, 17 angka istimewa. Dan kemudian juga mengikuti tahapan pilkada,” jelas Hasto.
Ia menambahkan, acara penyampaian surat pemecatan itu akan dilaksanakan dengan protokol partai di Sekolah Partai PDIP.
“Di Sekolah Partai ini dibangun seluruh idealisme tentang Indonesia Raya kita. Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk wong cilik, dan disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan penderitaan rakyat,” terang Hasto.
Dalam konferensi pers tersebut, Hasto juga mengungkapkan bahwa sebanyak 27 kader, termasuk Joko Widodo, telah melanggar aturan partai. Pelanggaran itu meliputi dukungan kepada calon dari partai lain serta tidak menjalankan perintah partai.
“Ya, mendukung calon lain. Termasuk kemudian kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, pelanggaran ini sudah terdeteksi sejak masa Pilpres 2024, meskipun saat itu belum begitu terlihat.
“Dulu saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Seperti itu,” katanya.
Hasto memastikan bahwa mekanisme partai telah dijalankan sebelum keputusan pemecatan ini diambil. Beberapa kader bahkan sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
“Sudah. Bahkan Pak Komar pada tanggal 11 Oktober juga sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait dengan pilpres dan pilkada, yang sudah diusulkan dari daerah-daerah. Di beberapa wilayah seperti Nias, itu kalau tidak salah ada tiga. Di Jatim juga ada, di Jateng juga ada,” jelasnya.
Hasto menegaskan, meski menghadapi tantangan internal, PDIP tetap optimistis menghadapi masa depan. Dukungan rakyat yang tetap kuat menjadi modal penting untuk menjaga eksistensi partai.
“Dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya,” pungkasnya.