Jakarta, tvrijakartanews - Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin memastikan partainya belum mengambil sikap atas wacana kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD.

Menurut dia, PKS masih mengkaji wacana yang diusul Presiden Prabowo Subianto tersebut, mengingat partainya belum sepenuhnya memiliki kursi DPRD di tiap daerah dalam Pileg 2024.

"Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi. Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang," ucap Khoirudin di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Menurut Khoirudin, PKS masih mempertimbangkan matang wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, PKS memandang ada sisi positif dan negatif dalam wacana tersebut, misalnya sisi positifnya adalah setiap orang mempunyai hak dipilih atau memilih.

"Sebenarnya ada plus minusnya. Kemarin ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan. Banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya," kata Khoirudin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar lebih efisien.

Prabowo menyebut sistem pilkada saat ini menghamburkan uang negara hingga puluhan triliun rupiah dan juga uang tokoh serta partai yang bertarung di pilkada.

"Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dikutip Jumat (13/12/2024).

Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti Malaysia, Singapura, dan India. Dengan sistem tersebut, kata Prabowo, masyarakat cukup memilih anggota DPRD sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran negara.

Prabowo mengatakan, anggaran untuk pilkada bisa dialokasikan untuk sektor lain yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan gedung sekolah, irigasi, dan lainnya.

"Saya lihat negara-negara tetengga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ucapnya.