Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Robert Na Endi Jaweng, menyampaikan pentingnya menetapkan fokus kerja untuk lima tahun ke depan yang sejalan dengan prioritas pemerintahan yang baru.

Hal ini disampaikannya dalam acara 'Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025: Pelayanan Publik Bidang Kepegawaian, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial' di Ruang Serbaguna Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024).

Ia menyoroti beberapa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

"Itu kenapa kemudian kami merasa perlu untuk mendiskusikan ini, 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa perjalanan kita," kata Robert.

"Presiden akan menekankan benar pada soal perbaikan kondisi, soal pendidikan, soal kesehatan, lalu kemudian mungkin juga bansos dan sebagainya," sambungnya.

Kesehatan: Mutu dan Inklusivitas untuk Semua

Robert menjelaskan, bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Fokusnya adalah membangun akses keadilan dan kualitas bagi semua. Intinya, kesehatan harus bermutu tetapi juga inklusif.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

"Sehingga kemudian isu yang ditangani KU 6 ini, ini isu yang sekiranya juga sejalan dengan apa yang sudah diproses pemerintah," kata Robert.

"Di sektor kesehatan, ada dua yang menjadi, satu yang menjadi fokus perhatian kita adalah pada bagaimana membangun akses keadilan dan kualitas bagi semua. Intinya adalah kesehatan bermutu untuk semua. Jadi kesehatan itu harus bermutu, tapi juga harus inklusif, mencakup semua," jelasnya.

Ketenagakerjaan: Menyeimbangkan Kepentingan Tiga Pihak

Di sektor ketenagakerjaan, tantangan terbesar adalah mengelola tiga orientasi berbeda: pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja.

Robert mengatakan, ini sektor yang memang tidak mudah dikelola karena harus menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Ia pun menekankan pentingnya menciptakan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus melindungi hak pekerja.

"Lalu kedua di ketenagakerjaan, nah sektor ketenagakerjaan ini selalu sektor yang memang gak gampang untuk dikelola. Karena dia mengelola tiga orientasi yang berbeda," kata Robert.

"Orientasi pemerintah, orientasi pencipta atau penyedia lapangan kerja yaitu pemberi kerja atau perusahaan, dan orientasi dari yang bekerja atau dari buruh atau serikat buruhnya sendiri," jelasnya.

Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Robert juga menyoroti bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada masyarakat melalui transformasi pelayanan publik.

Ia mengatakan, reformasi yang berhasil adalah yang berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

"Lalu kemudian kepegawaian ini adalah reformasi birokrasi yang berdampak bagi transformasi pelayanan publik," kata Robert.

"Tesisnya adalah begini, reformasi birokrasi yang berhasil, atau bisa dikatakan berhasil, itu kalau reformasi itu berdampak. Berdampak itu dampak yang harus dirasakan oleh masyarakat. Nah yang dirasakan masyarakat, yang paling otentik itu dalam bentuk pelayanan publik," jelasnya.

Perlindungan Sosial: Jaminan dan Bantuan Sosial

Isu perlindungan sosial menjadi perhatian penting, terutama terkait jaminan sosial (Jamsos) dan bantuan sosial (Bansos). Robert menekankan perlunya negara untuk terus mengintervensi isu ini demi memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program-program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, perlindungan sosial adalah isu kompleks. Maka dari itu, pemerintah harus menentukan sejauh mana negara akan mengambil peran dalam memberikan jaminan kepada masyarakat.

"Lalu kemudian isu perlindungan sosial, nah ini isu yang kompleks ya. Yang jadi fokus KU 6 belakangan ini memang pada soal perlindungan sosial, bentuknya dua, JAMSOS dan BANSOS," kata Robert.

"JAMSOS itu berkait dengan BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tapi poinnya adalah, sampai seberapa jauh kita akan atau negara akan intervensi pada isu ini," tambahnya.

Acara ini menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fokus pada isu-isu strategis tersebut, diharapkan pelayanan publik di Indonesia akan semakin membaik dalam lima tahun ke depan.