
Suasana diskusi di Pokja Wartawan Harian dan Elektronik di Provinsi Banten
Serang, tvrijakartanews - Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, M. Isra Ramli mendorong Pemprov Banten menggelar festival transparansi anggaran sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi.
Hal itu diungkapkan Isra pada saat menjadi narasumber di diskusi yang digelar Pokja Wartawan Harian dan Elektronik di Provinsi Banten.
Menurut Isra, perlawanan terhadap korupsi harus dimiliki setiap orang yang berjiwa integritas dan profesional dalam profesi.
Saat ini, Presiden Prabowo komitmen dalam kepemimpinannya dalam memberantas perilaku korupsi. Bahkan hal itu telah tertuang dalam asta cita nomor 7.
"Harus menegaksn integritas personal kita dulu, baru integritas profesional. Pak Prabowo sangat serius gak main-main dalam penegakan korupsi, itu ada di Asta Cita di nomor 7," katanya, Jumat (20/12/2024).
Ia mejabarkan, perilaku korupsi memiliki dimensi kultural dan struktural. Namun tindakan korupsi paling brutal dan primitif dengan merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD.
"Korupsi paling brutal APBN dan APBD yang bakal mengganggu masyarakat. Korupsi anggaran zero toleransi di pemerintahan Prabowo, korupsi APBN, APBD ini paling rendahan," paparnya.
Untuk itu, Isra menantang Pemprov Banten agar menggelar festival transparansi anggaran sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi.
"Buka-bukaan anggaran pembangunan. Adakan festival penggunaan anggaran. Musuh korupsi adalah transparan," jelasnya.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Banten Abdulrauf Damenta berkomitmen untuk menjaga pemerintahan di masa transisi kepemimpinan.
"Korupsi dimulainya dari ego sektoral dan zona nyaman. Ini imbauan kepada sleuruh pelaku baik di pemerintahan swasta, artinya earlywarning nya sudah luar biasa agar tidak korupsi," ucapnya.
Apalagi visi Presiden Prabowo sudah jauh ke depan. Semua potensi akan dimaksimalkan demi membangun negara.
"Saat ini paradigma harus cepat berubah, Pak Probowo visinya jauh kedepan semua potensi kembali membangun rakyat dan negara," ungkapnya.
Sementara itu, Aktivis Antikorupsi Uday Suhada menyakini korupsi susah dihilangkan, tapi dapat diminimalisir.
"Korupsi tidak mungkin hilang. Paling bisa kita minimalisir se minim-minimnya," katanya.
Berdasarkan catatannya, korupsi di Banten sangat kompleks, mulai dari kasus suap, hibah Ponpes, dan pernah juga di tingkat legislatif.
"Dengan upaya Pak Prabowo yang sejalan dengan Gubernur Terpilih (Andra Soni) tentang komitmen terhadap korupsi, mudah-mudahan kasus korupsi dapat ditekan," tutupnya.

