Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengantisipasi dampak kenaikan PPN 12 persen, pemerintah telah menyiapkan insentif sebesar Rp265 triliun. Sebanyak 95 persen dari anggaran ini diarahkan untuk mendukung pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Kami memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dengan kebijakan ini,” kata Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024) 

Maman memastikan memastikan insentif pajak penghasilan (PPh) final senilai 0,5 persen bagi  pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun diperpanjang hingga 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu lebih bagi pelaku usaha kecil agar lebih mandiri secara finansial.

“Insentif ini bentuk pembinaan agar UMKM dapat berkembang tanpa beban pajak berat. Setelah masa 7 tahun selesai, diharapkan mereka siap menggunakan skema pajak normal,” ujarnya.

Menurut Maman, UMKM dengan penghasilan di bawah Rp500 juta per tahun tetap bebas dari PPh. Sementara itu, bagi UMKM yang baru mendapatkan insentif 2-3 tahun, mereka masih akan menikmati kebijakan ini hingga mencapai total 7 tahun.

Selain itu, Maman menuturkan isu penurunan ambang batas (threshold) omzet insentif PPh dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar. 

“Tidak ada perubahan. Batas omzet tetap Rp4,8 miliar, jadi pelaku UMKM tidak perlu khawatir,” ungkapnya.

Terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen, Maman menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk barang premium atau mewah. 

“Barang esensial seperti sembako, transportasi umum, dan layanan kesehatan tetap bebas PPN,” imbuhnya.