Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih akan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana yang dimulai pada Senin (6/1/2025) hari ini.

Kehadiran para anggota Kabinet Merah Putih ini untuk memantau peluncuran perdana program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan dengan baik.

"Sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa orang anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik, terutama di kawasan Jabodetabek, Karawang, dan Bandung," kata Hasbi dikutip dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025) malam.

"Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti perjalanan mereka besok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan," tambah dia.

Berdasarkan undangan yang diperoleh tvrijakartanews.com, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Juru Bicara Kepresidenan Dedek Prayudi dijadwalkan memantau peluncuran program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG Palmerah, Jakarta Barat.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau di SPPG Kota Depok, termasuk memantau penyaluran MBG di SDN Cilangkap 3 dan 5. Lalu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan meninjau SPPG atau Dapur MBG di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, termasuk memantau penyaluran MBG di SDN 05 Halim.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diluncurkan perdana di 26 provinsi mulai hari ini.

Peluncuran program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai tepat 78 hari kerja setelah keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Nasbi.

Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), Hasbi menyebut ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasbi mengatakan, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," ucap Hasbi.

Dia menekankan, pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada hari ini, dan jumlahnya akan terus meningkat setiap hari.

"Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," ucap Hasbi.