Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik.

“Pak Prabowo menginginkan agar penyelenggaraan haji didampingi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak apabila ditemukan penyimpangan. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan haji lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dasco menilai permintaan Presiden ini menunjukkan keprihatinan terhadap berbagai kendala yang selama ini kerap terjadi dalam pengelolaan ibadah haji. Pendampingan dari KPK, menurutnya, akan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa dana haji digunakan secara efisien dan sesuai peruntukannya.

Selain itu, Dasco menegaskan bahwa DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Haji akan terus memantau pelaksanaan haji agar jamaah mendapatkan pelayanan terbaik.

"Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, termasuk penanganan daftar tunggu lansia yang mencapai puluhan tahun," ujarnya.

Tahun ini, biaya penyelenggaraan haji juga mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat fluktuatif. Dasco menyebut langkah ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pendampingan KPK dalam penyelenggaraan haji diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan memastikan pelayanan yang optimal bagi jamaah. “Ini adalah langkah yang harus kita apresiasi, karena transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam mengelola kepercayaan umat,” pungkasnya.