Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah (Pemda) akan berpartisipasi dengan mengalokasikan dana hampir Rp 5 triliun untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai September 2025.

Dia merincikan, total dana yang dikucurkan itu berasal dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 2,3 triliun dan pemerintah provinsi sebesar Rp 2,5 triliun.

"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang 2,3 triliun rupiah," kata Tito usai rapat MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (17/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD (pendapatan asli daerah)-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," tambah dia.

Tito berharap, kontribusi pemda dalam membiayai program MBG bisa direalisasikan mulai September, setelah pelantikan kepala daerah dan penyesuaian pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sejauh ini, Tito mencatat ada 415 kabupaten dan 93 kota yang ingin berpartisipasi dalam program MBG. Sebab, pemda berpandangan program MBG bisa menghidupkan ekonomi daerah, di samping manfaat utamanya untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Dalam pelaksanaannya, anggaran pemda bisa digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan pertimbangan pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan titik atau wilayah yang belum ter-cover.

"Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten 2,3 triliun," kata Tito.

Selain itu membangun SPPG, Tito mengatakan, pemda juga bisa berperan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak untuk mensuplai kebutuhan program MBG.

"Atau yang kedua daerah-daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola. Komite sekolah misalnya," imbuh dia.