Jakarta, tvrijakartanews - Ombudsman RI mengeklaim telah menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp 496,6 miliar sepanjang periode 2021-2024.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, hitungan ini diperoleh berdasarkan hasil realisasi atas kerja Ombudsman RI dalam menyelamatkan valuasi kerugian masyarakat yang dilaporkan sebesar Rp 520,08 miliar dalam periode yang sama.

"Total realisasi penyelamatan oleh Ombudsman ini mengalami persentase penyelamatan itu sebesar 96 persen," kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Sementara itu, Najih merincikan, ada Rp 166,4 miliar potensi kerugian masyarakat yang diselamatkan dalam rentang 1 Januari sampai 16 Desember 2024. Penyelamatan valuasi kerugian masyarakat itu diperoleh dari 67 laporan yang diselesaikan dalam periode yang sama.

Namun valuasi potensi kerugian masyarakat berdasarkan laporan yang diterimanya itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Ombudsman pada tahun 2023, valuasi potensi kerugian tercatat sebesar Rp 276,86 miliar dengan realisasi Rp 213,55 miliar.

Sementara, valuasi potensi kerugian berdasarkan laporan masyarakat pada 2024, tercatat sebesar Rp 189,88 miliar, dengan realisasi Rp 166,4 miliar.

"Satu hal yang penting dari kerja-kerja Ombudsman adalah mampu ini secara valuasi menyelamatkan potensi kerugian materil yang dialami oleh masyarakat akibat maladministrasi," tegasnya.

Kemudian, Ombudsman RI juga mencatat laporan masyarakat yang teregistrasi mengalami peningkatan sebesar 28 persen pada 2024, bila dibandingkan dalam tahun sebelumnya.

Najih menerangkan, kenaikan laporan masyarakat mulai beranjak pada 2021, dengan laporan awal yang teregistrasi sebanyak 7.148.

Kemudian, tren peningkatan itu kembali terjadi pada 2022, dengan angka laporan menjadi 8.295. Pada 2023, angka laporan masyarakat juga meningkat menjadi 8.452 dan kembali meningkat menjadi 10.846 laporan yang teregistrasi pada 2024.

"Dari total 10.846 laporan tersebut terdiri dari laporan masyarakat, kemudian reaksi cepat ombudsman dan investigasi atas prakarsa sendiri. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 28 persen dari tahun sebelumnya," kata Najih.

Dari jumlah tersebut, Najih mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 8.364 laporan masyarakat dan 2.482 laporan lainnya masih dalam penanganan.

Adapun Ombudsman RI mengklasifikasi setidaknya 10 sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat selama periode 2024. Salah satunya adalah laporan masyarakat terhadap sektor agraria atau pertanahan, yakni sebesar 1.865 atau 17,17 persen.

"Yang paling tinggi adalah agraria. Itu dalam angka 1.865 atau 17,17 persen. Kemudian isu kepegawaian, 1.353 atau 12,45 persen," urai Najih.

Kemudian, sektor kepegawaian sebanyak 1.353 (12,45 persn), pendidikan 1.039 (9,56 persen), perhubungan 726 (6,68 persen), hak sipil dan politik 685 (6,31 persen), administrasi 648 (5,96 persen), kepolisian 624 (5,74 persen), pedesaan 401 (3,69 persen), kesejahteraan 388 (3,57 persen), dan kesehatan 325 (2,99 persen).