Jakarta, tvrijakartanews - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memohon bantuan $910 juta pada Kamis (23/01) untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di timur laut Nigeria, yang telah dilanda pemberontakan Islam sejak 2009 dan dilanda banjir tahun lalu.

Dokumen yang dibagikan oleh Koordinator Kemanusiaan dan Residen PBB, Mohamed Fall, menyebutkan 7,8 juta orang membutuhkan bantuan di tiga negara bagian timur laut Adamawa, Borno, dan Yobe (disebut sebagai wilayah BAY), dan PBB bermaksud membantu 3,6 juta dari mereka. Dengan biaya $910 juta, ini adalah krisis kemanusiaan termahal di Afrika Barat dan Tengah, di atas Chad, Mali, Burkina Faso, dan Niger, dokumen tersebut menunjukkan.

"Di Borno, Adamawa, dan Yobe, rencana kebutuhan dan respons kemanusiaan tahun 2025 bertujuan untuk menyelamatkan nyawa 3,5 juta dari 7,8 juta orang yang membutuhkan bantuan mendesak. Dengan kebutuhan finansial sebesar 900 juta, HNRP akan memprioritaskan fokusnya pada perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas," tutur Mohamed Fall.

PBB sebelumnya mengatakan wilayah timur laut Nigeria berisiko menjadi krisis yang terlupakan karena fokus kemanusiaan telah beralih ke krisis di tempat lain seperti Ukraina, Gaza, dan Sudan. Sebuah laporan bersama oleh pemerintah dan PBB pada bulan November mengatakan Nigeria menghadapi salah satu krisis kelaparan terburuk dengan lebih dari 30 juta orang diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan tahun ini.

“Namun, ini juga berarti bahwa kami harus membuat keputusan sulit dalam hal kepada siapa kami akan memberikan bantuan. Secara sederhana, kami tidak dapat memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan. Namun, kami juga... dan ini adalah sisi lainnya, ini bukan hanya tentang menjadi efisien, tetapi juga menemukan sumber pendanaan alternatif,” imbuh Kepala Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB, Trond Jensen.

Nigeria juga tengah berjuang menghadapi krisis biaya hidup yang menyebabkan inflasi meningkat ke level tertinggi dalam hampir tiga dekade, didorong oleh meroketnya harga pangan. Reformasi ekonomi Presiden Bola Tinubu, termasuk pencabutan subsidi bahan bakar dan kontrol valuta asing, telah dipersalahkan karena memperburuk masalah ekonomi Nigeria. Ia mengatakan reformasi tersebut akan menempatkan ekonomi pada jalur pertumbuhan yang lebih kuat.

"Ada kemerosotan ekonomi global dengan biaya hidup tinggi dan inflasi dan tentu saja banyak negara sekarang mencari jalan keluar sendiri dan sekarang dengan pemotongan bantuan oleh Presiden Trump, ini akan berdampak besar tidak hanya pada Afrika tetapi juga Nigeria, mengingat USAid sebenarnya menanggung banyak pembangunan dan tanggapan kemanusiaan ke Nigeria dan khususnya wilayah BAY," urai CEO Connected Development, Hamzat Lawal.