Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung meluruskan soal wacana masa kerja 4 hari di Jakarta.

Menurut dia, wacana yang disampaikan anggota Tim Transisi, Nirwono Yoga itu belum menjadi keputusan resmi dan dipastikan tak akan diterapkan saat dirinya dan Rano Karno memimpin Jakarta.

"Saya juga ingin meluruskan hal yang belum dan masih menjadi debatable. Memang salah seorang anggota Tim Transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang 4 hari. Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan," kata Pramono dalam acara Syukuran Kemenangan Mas Pram-Bang Doel di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

Pramono menegaskan, bahwa masa kerja di Jakarta tetap diterapkan selama 5 hari. Namun, ia akan mendorong sistem kerja dari mana saja atau work from everywhere bagi para pekerja di Jakarta.

"Sehingga kerja masih selama 5 hari, tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from everywhere seperti yang selama ini saya lakukan ketika saya menjadi Sekretaris Kabinet," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Ima Mahdiah juga menegaskan usulan itu tak pernah dibahas tim transisi Pramono-Rano.

"Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja. Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademi yang disampaikan pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota Tim Transisi," kata Ima dalam keterangannya.

Ima menilai usulan itu bisa dipahami sebagai masukan bagi Pemprov Jakarta dan DPRD. Sebab, tim transisi saat ini tengah menyiapkan program-program prioritas yang bisa langsung dieksekusi setelah Pramono-Rano dilantik.

"Fokus Tim Transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintah baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat. Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik," sambungnya.

Meski demikian, Ima mengapresiasi usulan yang disampaikan Nirwono. Dia mengatakan gagasan tersebut bisa menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam dan perlu kajian komprehensif.

"Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano," imbuh dia.