Jakarta, tvrijakartanews - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan Perum LKBN ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta keempat lembaga tersebut untuk menjelaskan secara rinci perbedaan anggaran sebelum dan sesudah rekonstruksi.

"Tolong perubahannya saja yang dijelaskan, perubahan anggaran, dari yang dipotong kemarin sekian, lalu setelah rekonstruksi menjadi sekian, jadi arahnya ke situ, supaya lebih terarah," kata Saleh dalam ruang rapat tersebut, Rabu (12/2/2025).

Menurut Saleh, pembahasan anggaran dengan mitra-mitra Komisi VII di sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi sudah dilakukan secara intensif.

Ia berharap diskusi mengenai efisiensi anggaran segera rampung agar DPR dapat berfokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Saleh juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai efisiensi anggaran sempat tertunda beberapa hari lalu karena proses rekonstruksi yang dilakukan pemerintah. Namun kini, proses tersebut telah selesai dan DPR diminta untuk menindaklanjutinya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan diperjelas melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Namun, pemerintah juga melakukan rekonstruksi anggaran terhadap pos-pos yang sebelumnya terkena pemotongan untuk menyesuaikan kebutuhan prioritas.

DPR RI kini tengah mengkaji hasil rekonstruksi tersebut agar dapat memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa menghambat program-program strategis di berbagai sektor.