Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Perum Bulog siap menyerap gabah petani pada panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Februari, Maret, dan April. Serapan gabah sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tahun 2025, yakni Rp 6.500 per kg.

"Tadi kita bicara mengenai perlu kesiapan Bulog untuk menyerap gabah dengan harga yang sudah disepakati, yang sudah diputuskan pemerintah yaitu Rp 6.500," kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Zulkifli menambahkan saat musim panen, Bulog juga ditargetkan menyerap lebih dari 2 juta ton gabah petani.

"Ditargetkan Februari, Maret, April harus mampu menyerap di atas 2 juta (ton) ya, di atas 2 juta ya secara tertahap," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya membahas ihwal draft Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Perberasan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Inpres tersebut dinilai perlu sebagai payung hukum penugasan Bulog dalam menyerap gabah petani.

"Bulog perlu, tadi payung hukum perlu Inpres agar bisa melaksanakan tugas dengan baik yang sudah disepakati, akan kita susun nanti," tuturnya.

Selain itu, Zulkifli menjelaskan rakortas hari ini juga membahas tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang Ramadhan tahun 2025. Saat ini, Bulog memiliki stok sekitar 2 juta ton.

Namun begitu, Zulkifli mengaku khawatir akan tetap ada kenaikan harga beras jelang Lebaran. Ia menegaskan, harga gabah petani mesti dijaga sebesar Rp 6.500.

"Jadi kami meminta kepada Bulog untuk betul-betul menyerap harga gabah sesuai dengan harga yang ditetapkan," ucapnya.

Dikatakan Zulkifli, untuk anggaran tambahan bagi Bulog untuk menyerap gabah sebesar Rp16,6 triliun telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ia juga meminta stakeholder terkait untuk turut mengawasi proses penyerapan gabah petani selama musim panen berlangsung.

"Jadi selama tiga bulan ini bupati akan minta rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti Pak Medagri (Tito Karnavian) rapat mengenai inflasi setiap minggu, selama dua setengah tahun, gak ada yang kuat cuma beli yang kuat," tambahnya.

Adapun pengawasan itu akan melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan TNI-Polri. Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali.

"Ini ditularkan ilmunya kepada bupati agar bupati rapat dengan camat dan kades, memonitor panen raya sampai April ini, setiap minggu rapat memandori apa yang akan dikerjakan atau ada masalah apapun termasuk harga gabah dan sebagainya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk membahas realisasi dan peningkatan penyerapan gabah dan beras tahun 2025.