Jakarta, tvrijakartanews – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menggelar diskusi evaluasi haji di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Dalam acara tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan matang agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik.

"Yang hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat-sangat penting. Apalagi tinggal beberapa saat lagi penyelenggaraan haji akan berlangsung. Pemberangkatan pertama bulan Mei, tanggal 2 Mei sudah kloter pertama," kata Muhaimin dalam sambutannya.

Menurutnya, diskusi ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia menilai, diperlukan ekosistem haji yang terintegrasi dan sinergis agar setiap tahapan ibadah berlangsung lancar dan nyaman bagi jemaah.

"Manajemen haji memang tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu dibutuhkan ekosistem penyelenggaraan haji yang terintegrasi, yang sinergis, yang saling memberikan penghormatan dan kontribusi, demokratis, fairness, dan tentu saja amanah," ujarnya.

Muhaimin yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji selama empat periode menyoroti berbagai persoalan yang kerap berulang dalam penyelenggaraan haji. Ia mencontohkan persoalan tenda di Mina, keterlambatan transportasi, serta lamanya waktu kepulangan jemaah dari Arab Saudi.

"Saya saja harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara," katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang menangani ibadah haji. Muhaimin mendukung gagasan pemisahan antara Kementerian Agama dan lembaga yang secara khusus mengurus haji.

"Salah satu usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi, yaitu ada Badan Penyelenggara Haji, tapi belum menjadi kementerian," ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya optimalisasi pengelolaan keuangan haji agar lebih bermanfaat bagi jemaah. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi pada properti di Tanah Suci.

"Salah satunya, kalau ada duit, harus beli hotel di Mekkah dan Madinah. Beli hotel, dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun," tuturnya.

Muhaimin berharap, dengan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem, Indonesia bisa menjadi negara dengan penyelenggaraan haji terbaik di dunia Islam.

"Baru insya Allah kita akan menjadi penyelenggara haji terbaik di dunia Islam," kata dia.

Adapun narasumber dalam evaluasi tersebut, antara lain:

1. Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang,

2. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)

3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief.

4. Pengamat dan pemerhati kebijakan haji dan umrah, Manarul Hidayat, Dewan Syura DPP PKB

5. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik

6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur.