PBB, tvrijakartanews – Pada 21 Februari 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang mendesak Rwanda untuk segera menarik pasukannya dari Republik Demokratik Kongo (DRC) dan menghentikan dukungan terhadap kelompok pemberontak M23 di wilayah timur negara tersebut. Resolusi ini disetujui secara bulat oleh seluruh anggota Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara.

Resolusi yang diprakarsai oleh Prancis ini juga menyerukan agar kedua negara, Kongo dan Rwanda, kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan guna mengurangi ketegangan yang kian meningkat.

Kelompok M23, yang telah merebut dua kota terbesar di wilayah timur Kongo, terus melancarkan serangan yang memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih besar. Meski Rwanda membantah tuduhan bahwa mereka mendukung M23 dengan senjata dan pasukan, pemerintah Rwanda mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri dari milisi Hutu yang menurutnya bekerja sama dengan tentara Kongo.

PBB mengutuk keras serangan M23 di wilayah Kivu Utara dan Kivu Selatan yang didukung oleh pasukan Rwanda, serta mendesak M23 untuk segera menghentikan permusuhan dan mundur dari wilayah tersebut.

Kongo menuduh Rwanda menggunakan M23 untuk mengakses sumber daya mineral bernilai tinggi seperti emas dan coltan, yang digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik seperti ponsel dan komputer. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap seorang menteri Rwanda dan seorang pemberontak senior terkait peran mereka dalam konflik ini.

Selain itu, resolusi PBB ini juga mengutuk dukungan tentara Kongo terhadap kelompok bersenjata tertentu, khususnya FDLR (Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda), dan mendesak agar dukungan tersebut dihentikan. Pemerintah Kongo dan Rwanda kini diharapkan dapat melanjutkan perundingan untuk mencapai perdamaian yang lebih langgeng, setelah konfrontasi yang terus berlarut-larut ini memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.