Jakarta, tvrijakartanews - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memeriksa Kesehatan sapi impor asal Australia yang berada pada Instalasi Karantina Hewan (IKH). Hal ini untuk persiapan menghadapi hari suci Ramadan 1446 H.

"Jadi jangan khawatir, sapi dan daging yang dikonsumsi dan telah melewati pemeriksaan karantina dipastikan aman, jadi ibadah juga bisa tenang," kata Kepala Barantin, Sahat M Panggabean ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, (25/2/2025).

Sahat menambahkan sebelum dikirim, sapi-sapi yang akan dimasukkan ke Indonesia harus berasal dari peternakan yang sudah dipastikan status kesehatan hewan serta keamanannya melalui sistem pre border.

"Saat memasuki wilayah Indonesia dilakukan pemeriksaan at border di pelabuhan atau bandara, dan juga dilakukan masa karantina selama 14 hari dengan penerapan sistim biosekuriti di kendang," ujarnya.

Menurutnya, karantina juga melakukan tindakan karantina pre border, berupa pemantauan setelah sapi-sapi tersebut dilalulintaskan di wilayah Indonesia.

"Pemeriksaan ini tentu dilakukan secara terus menerus ya, baik untuk sapi hidup yang untuk digemukkan maupun daging, jadi tidak hanya saat menjelang lebaran atau puasa, tapi setiap saat termasuk nanti menghadapi lebaran haji," tutur Sahat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto, yang juga turut mendampingi menyampaikan bahwa pada tahun ini, selain pemasukan sapi bakalan yang akan digemukkan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mewajibkan adanya importasi sapi indukan.

Selain importasi sapi tersebut, menurut Sriyanto, Barantin juga tengah melakukan pengawasan pemasukan sekitar 13 ribu ton daging sapi dan 16 ribu ton daging kerbau yang akan berlangsung selama dua bulan pertama di tahun 2025.

Sriyanto juga menjelaskan bahwa tindakan karantina hewan di IKH meliputi beberapa tahapan yaitu desinfeksi, vaksinasi, pengambilan sampel dan uji laboratorium, pengamatan dan pengasingan, serta pembebasan.

Selain itu sapi juga diberikan vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi merugikan sektor peternakan.