Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, berencana bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Dadan Hindayana, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan Program Sarapan Gratis di Jakarta.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Namun, Pramono mengungkapkan bahwa ia telah membaca informasi terbaru yang menyatakan bahwa Program Sarapan Gratis diperbolehkan untuk Jakarta. Oleh karena itu, ia ingin memastikan kejelasan kebijakan ini langsung dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai pemimpin Jakarta, Pramono menegaskan bahwa ia ingin setiap program yang dijalankan direncanakan dengan matang dan transparan.

Salah satu aspek yang juga akan dibahas dalam pertemuannya dengan BGN adalah rencana revitalisasi kantin sekolah di Jakarta.

Keputusan final belum diambil. Menurutnya, jika Program Sarapan Gratis sebelumnya tidak diizinkan, maka anggaran yang sudah ada akan dialihkan untuk membantu perbaikan kantin sekolah.

"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh, maka budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," jelas Pramono.

Namun, setelah mendapat informasi terbaru bahwa program tersebut diizinkan di Jakarta, Pramono ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Prof. Dadan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.

Sebelumnya, Pramono sempat mengusulkan pengalihan anggaran Program Sarapan Gratis ke revitalisasi kantin sekolah di seluruh Jakarta. Ia menyebutkan bahwa perbaikan fasilitas kantin ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan makan bagi siswa.

Sementara itu, terkait kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pramono menegaskan bahwa program ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," jelas Pramono.

Dengan adanya koordinasi lebih lanjut antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional, diharapkan kebijakan terkait gizi anak sekolah di Jakarta dapat berjalan dengan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.