Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto akan dibangun dari nol, bukan dengan memanfaatkan atau merevitalisasi madrasah dan pesantren yang sudah ada.

"Jadi nggak ada peralihan pesantren menjadi Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu sesuatu yang baru yang akan dibangun oleh Pak Prabowo," kata Romo Syafi’i dalam keterangannya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pernyataan ini berbeda dengan usulan sebelumnya dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang mengusulkan agar madrasah dan pesantren dijadikan alternatif utama dalam program Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan saat Menag menandatangani kerja sama dengan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf beberapa waktu lalu.

Fokus Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin

Romo Syafi’i menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan layak.

Mereka yang berada di garis kemiskinan akan ditampung dan diberikan fasilitas seperti di boarding school. Harapannya, dengan pendidikan yang layak, mereka bisa menjadi manusia berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bangsa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin anak-anak dari latar belakang ekonomi dan sosial yang terpinggirkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan.

Pesantren dan Madrasah Akan Tetap Diperkuat

Menanggapi usulan sebelumnya dari Menag Nasaruddin Umar, Romo Syafi'i memastikan bahwa pesantren dan madrasah tidak akan dialihkan menjadi Sekolah Rakyat.

Sebaliknya, peran pesantren justru akan semakin dimaksimalkan dengan program renovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis agama.

"Karena filosofi pembentukan pesantren itu adalah rakyat, mandiri, dan syaratnya ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, ada pertemuan kiai dengan santri, ada masjid, seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa masih banyak madrasah dan pesantren yang kondisinya kurang mendapat perhatian. Menurutnya, dibanding membiarkan pesantren dan madrasah terbengkalai, lebih baik mengoptimalkannya sebagai Sekolah Rakyat.

Menag juga menyebutkan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kolaborasi dengan Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Dengan pernyataan tegas dari Wamenag, kini semakin jelas bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi program pendidikan yang berdiri sendiri, sementara pesantren dan madrasah tetap akan diperkuat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.