Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan dengan adanya Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar gebang dan Rorotan mampu menurun 5-6 ton sampah di Jakarta. Pasalnya, per hari sebanyak 8 ton sampah yang ada di jakarta.

"Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu sampahnya, dan dengan proses yang ada, ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dg 5 ribu sampai dg 6 ribu ton sampah," kata Pramono saat meninjau RDF Bantar gebang, Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Pramono menambahkan pengelolaan sampah di 2 RDF yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat tidak mencukupi dalam menangani sampah di Jakarta, perlu adanya incinerator (alat pembakar limbah padat) namun hal itu terkendala oleh peraturan tipping fee saat ini.

"Tidak cukup dan kalau ada incinerator spt yang disampaikan pak menko pangan dan kalau harganya memang sesuai krn selalu saya dan pak pratik ini berdua selama 10 tahun menyiapkan perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya ga bisa berubah tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5 sen USD," tuturnya.

Untuk itu, Pramono berharap peraturan tipping fee bisa dibahas lebih lanjut bersama - sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, menurutnya Jika hal ini tidak duduk bersama tak kan ada yang mampu membangun PLTS beserta incineratornya.

"Kalau kemudian harganya ada penyesuaian nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah - langkah Pemprov DKI Jakarta saat ini dengan adanya 2 RDF yakni RDF Bantar Gebang dan RDF Rorotan dalam menangani atau mengelola permasalahan sampah di Jakarta, ia juga berharap tak ada lagi peraturan tipping fee bagi Pemprov DKI Jakarta kedepan 

"Nanti pemerintah daerah cukup sediakan lahan pak, ya lahan? investor bisa langsung ke SDM beri izin langsung kontrak dengan PLN jadi dia lebih singkat," kata zulhas.