Gedung DPR RI Dijaga Ketat Polisi Jelang Pengesahan Revisi UU TNI Hari Ini
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Pagar beton di depan pagar Gedung DPR RI jelang pengesahan RUU TNI. Foto M Julnis Firmansyah

Jakarta, tvrijakartanews - Gedung DPR RI dijaga ketat aparat kepolisian menjelang pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui rapat paripurna DPR RI yang akan digelar, Kamis (21/3/2025). Berdasarkan agenda resmi yang diterima, paripurna DPR dijadwalkan berlangsung hari ini pukul 09.30 WIB.

Pengamanan ketat ini sekaligus merespons edaran seruan aksi yang akan berlangsung di DPR RI untuk menolak pengesahan RUU TNI itu Berdasarkan agenda diterima, massa akan berkumpul sekira pukul 08.00 WIB di depan Senyan Park (SPARK) dan akan melakukan long march secara bersama menuju gerbang utama Gedung DPR MPR di Senayan tepat pukul 09.00 WIB.

Pantauan di lokasi pada pukul 08.15 WIB, SPARK sudah dijaga ketat puluhan anggota Polri di depan mall tersebut. Namun demikian, belum tampak adanya konstentrasi massa yang tiba.

Begitu juga di depan gerbang utama DPR-MPR, kondisi masih kosong dari massa. Arus lalu lintas di kedua arah pun juga ramai lancar.

Untuk mengantisipasi massa membobol masuk ke dalam gedung DPR RI, tampak pagar beton membatasi seluruh area pagar. Tampak motor-motor patroli brimob juga sudah hilir-mudik di melewati gerbang utama gedung DPR MPR. Sejumlah armada kendaraan taktis seperti mobil barakuda dan mobil water cannon juga sudah disiagakan.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi 1 DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Mewakili pemerintah, Wamenhan Donny Ermawan dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Delapan fraksi partai politik atau seluruh fraksi menyatakan setuju saat memberikan pandangan mini fraksi.