Jakarta, tvrijakartanews - Lembaga survei CIGMARK Research and Consulting merilis hasil survei mengenai persepsi publik terhadap Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pasca-revisi Undang-Undang Wantimpres. Hasil survei ini diumumkan dalam sebuah acara di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Peneliti senior CIGMARK, Setia Darma, mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan publik tentang Wantimpres masih tergolong rendah.

"Hanya 32,4 persen responden yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui lembaga ini, sementara 67,6 persen lainnya belum pernah mendengarnya," ujar Setia.

Meski demikian, mayoritas responden menilai Wantimpres tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan. Sebanyak 58,7 persen responden menilai Wantimpres "sangat penting" atau "cukup penting", sementara 30,3 persen menganggapnya "kurang penting" atau "tidak penting sama sekali". Sisanya, 12 persen, tidak memberikan jawaban.

Dari sisi dukungan terhadap lembaga ini, 52,9 persen responden menyatakan "sangat setuju" atau "cukup setuju" dengan keberadaan Wantimpres. Sementara itu, 21,2 persen responden menyatakan "kurang setuju" atau "tidak setuju sama sekali". Sebanyak 25,9 persen lainnya tidak memiliki sikap atau tidak menjawab.

"Mayoritas publik menilai Wantimpres masih diperlukan, dengan 62,6 persen menyatakan lembaga ini 'sangat perlu' atau 'cukup perlu'," kata Setia.

Saat ditanya mengenai sosok yang paling cocok menjadi Ketua Wantimpres, mayoritas responden memilih Presiden Joko Widodo. "Sebanyak 78,4 persen responden menilai Jokowi sebagai tokoh yang paling layak dan cocok menjadi Ketua Wantimpres," ungkap Setia.

Menurutnya, meskipun keputusan mengenai susunan Wantimpres berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, temuan survei ini menunjukkan adanya harapan publik agar proses penunjukan dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan tokoh yang dipercaya masyarakat.

Dalam memilih Ketua Wantimpres, mayoritas responden mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan (19,3 persen), pengalaman sebagai presiden atau wakil presiden (18,3 persen), serta kedekatan dengan rakyat (15,8 persen). Faktor lain seperti latar belakang keagamaan (9,8 persen), purnawirawan TNI/Polri, tokoh perempuan, pengusaha, dan ahli hukum tata negara mendapat dukungan yang lebih kecil.

Sebanyak 65,8 persen responden juga menyatakan bahwa penunjukan Ketua Wantimpres sebaiknya mempertimbangkan aspirasi publik, sementara 31,2 persen lainnya berpendapat bahwa hal itu sepenuhnya menjadi hak Presiden.

Selain meneliti persepsi publik tentang Wantimpres, survei CIGMARK juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

CEO CIGMARK, Panca Pratama, mengungkapkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebanyak 68,6 persen responden menyatakan 'cukup puas', dan 9,3 persen lainnya merasa 'sangat puas', sehingga total kepuasan mencapai hampir 78 persen," jelasnya.

Sementara itu, 11 persen responden menyatakan "kurang puas", 5,8 persen "tidak puas sama sekali", dan 5,4 persen tidak memberikan jawaban.

Dari berbagai sektor, pemerintah mendapat apresiasi tertinggi dalam penanganan bencana alam, dengan tingkat kepuasan mencapai 80,5 persen. Bidang pendidikan dan sosial juga mendapat respons positif dari lebih dari 74 persen responden. Namun, dalam beberapa isu lain, publik cenderung lebih kritis.

"Sebanyak 44,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah tenaga kerja, menjadikannya sektor dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi," ujar Panca.

Survei ini dilakukan pada 14-23 Maret 2025 terhadap 1.200 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dari database survei CIGMARK periode 2020-2025. Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan margin of error ±2,9 persen.